Aturan Perhitungan UMP 2024 Ditolak Buruh, Didukung Pengusaha
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut, menerima banyak surat penolakan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dari kelompok buruh. Namun, surat penolakan tersebut dinilai memiliki kedudukan hukum yang lemah.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, seluruh surat penolakan tersebut berasal dari Dewan Pengupahan Daerah unsur buruh. Sementara itu, unsur Dewan Pengupahan Daerah lainnya tidak mengajukan penolakan, bahkan sebagian menyatakan dukungan.
Dewan Pengupahan Daerah terdiri dari empat unsur, yakni buruh, pengusaha, pemerintah, dan akademisi. Oleh karena itu, Indah menilai surat penolakan tersebut tidak mewakili suara Dewan Pengupahan Daerah.
"Betul kami sudah menerima beberapa surat penolakan terhadap formula, seperti dari Dewan Pengupahan Bekasi dan Dewan Pengupahan Bogor. Namun penolakan bukan dari semua unsur Dengan Pengupahan daerah tersebut," ujarnya.F
Formula kenaikan UMP 2024 adalah proyeksi inflasi yang ditambah jumlah perkalian antara proyeksi pertumbuhan ekonomi dan alfa. Adapun, rentang alfa yang dimaksud adalah 0,1 sampai 0,3.
Indah menyampaikan, Asosiasi Pengusaha Indonesia telah mengirimkan surat dukungan terhadap formula tersebut. Ia mengakui, pembentukan PP No. 51 Tahun 2023 yang memuat formula kenaikan UMP 2024 tidak berjalan mulus.
Ia mencatat, penggodokan PP No. 51 Tahun 2023 telah berjalan sejak April 2023. Namun beleid tersebut baru terbit pada akhir pekan lalu, Jumat (10/11). Dengan kata lain, pembuatan aturan tersebut memakan waktu sekitar delapan bulan.
Indag mengaku beberapa kali mengubah lokasi penggodokan beleid tersebut untuk menurunkan tensi antara anggota Dewan Pengupahan Nasional, seperti Yogyakarta, Bogor, dan Jakarta. "Sengit memang pembahasannya, tapi akhirnya terwujud. Jadi, ruh-nya PP Nomor 51 Tahun 2023 itu dari Dewan Pengupahan Nasional," katanya.
Indah mengakui pertimbagan penerbitan PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah formula kenaikan UMP yang tidak baik pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Adapun PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah revisi langsung dari PP No. 36-2021.
Formula penyesuaian upah minimum pada PP No. 36-2021 menggunakan variabel rata-rata konsumsi per kapita dan jumlah anggota rumah tangga selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Indah menilai penyesuaian upah minimum dari rumus tersebut terlalu kecil.
