Menaker: Penetapan UMP 2024 di 3 Provinsi Tak Sesuai Aturan Pemerintah

Kementerian Ketenagakerjaana mencatat, terdpat tiga provinsi yang menetapkan UMP 2024 tidak sesuai  ketentuan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat 30 provinsi yang telah menetapkan upah. 

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Triparti di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuan upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (21/11).

Ida mengatakan, gubernur yang belum menetapkan UMP 2024 adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Namun berdasarkan penulusuran Katadata.co.id, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat sudah menetapkan UMP 2024.

Ia pun batas akhir pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur adalah kemarin (21/11) hingga pukul 23.59 WIB.

Formula perhitungan UMP dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 terdiri dariproyeksi inflasi, ditambah proyeksi pertumbuhan ekonomi dikalikan dengan alfa. Alfa berada dalam rentang 0,1 hingga 0,3 yang ditentukan oleh  dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota. Penentuan nilai alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. 

Jika mengacu formula yang ditetapkan pemerintah dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun depan, kenaikan UMP maksmal hanya sebesar 4,36%. Bagaimana sebenarnya tren kenaikan UMP dalam lima tahun terakhir? Berdasarkan data yang dihimpun Katadata.co, id, rata-rata UMP secara nasional naik sekitar 28% dalam lima tahun terakhir. Rata-rata UMP Indonesia pada 2018 tercatat sebesar Rp 2,27 juta per bulan, sedangkan pada 2023 naik menjadi Rp 2,9 juta.