Indonesia Batal Impor Beras 1 Juta Ton dari Cina karena Masalah Harga
Indonesia membatalkan rencana membeli beras dari Cina sebanyak 1 juta ton karena faktor harga yang tidak sesuai dengan perhitungan pemerintah. Kepada Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan porsi impor beras nasional mayoritas berasal dari Vietnam dan Thailand.
Persentase beras impor asal Vietnam dan Thailand masing-masing 40% dari total beras impor sebanyak 3,5 juta ton. “Cina enggak ada, tidak masuk harganya,” kata Arief di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (29/11).
Thailand dan Vietnam merupakan dua negara importir beras terbanyak bagi Indonesia. “Impor beras 80% dari Vietnam dan Thailand, sisanya 20% dari negara lain,” ujar Arief.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras ke Indonesia selama Januari-Agustus 2023 mencapai 1,59 juta ton. Impor beras mayoritas berasal dari Thailand, yakni mencapai 802 ribu ton atau berkontribusi 50,36% dari total impor beras. Sedangkan Vietnam menempati urutan kedua lewat volume impor 674 ribu ton atau 42,33% dari total volume impor.
Arief mengatakan potensi impor beras dari India saat ini tertutup seiring kebijakan New Delhi yang menghentikan penjualan beras ke luar negeri sejak Juli 2023.
Pemerintah menambah porsi impor beras menjadi 3,5 juta ton, dari rencana awal 2 juta ton sepanjang 2023. Presiden Jokowi menambah porsi 1,5 juta ton beras impor untuk pemberian bantuan sosial yang diperpanjang hingga semester 1/2024.
Tambahan tersebut digunakan untuk menjalankan program pemberian bantuan beras 10 kilogram (kg) mulai Januari sampai dengan Juni 2024. Bantuan penyaluran beras ini menyasar kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Menkeu Utang Bayar Beras Impor Rp 16 Triliun
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan Kementerian Keuangan masih berutang Rp 16 triliun untuk membayar tagihan beras impor.
Buwas mengatakan pelunasan piutang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Kini, proses tinggal menunggu hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut dia, pelunasan tersebut penting untuk menjaga kemampuan impor Bulog. "Kalau tidak dilunasi tahun ini, itu akan menyangkut keuangan Bulog dan akan berpengaruh pada kemampuan membeli kami untuk impor berikutnya karena utang kami terlalu besar," kata Buwas di Gedung DPR, Rabu (8/11).
Sebelumnya, Buwas mencatat Bulog masih memiliki utang ke bank-bank milik pemerintah senilai Rp 7 triliun. Utang tersebut terkait pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP untuk keperluan bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan segera melunasi utang Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun untuk pengadaan beras impor. Saat ini Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran sebanyak dua tahap.
Tahap pertama adalah impor beras sebesar Rp 7,9 triliun. Untuk tahap kedua impor beras sebesar Rp 8,4 triliun dan biaya distribusi Rp 2,8 triliun.
