Masalah Kekurangan Pupuk Berpotensi Terulang Tahun Depan

Andi M. Arief
7 Desember 2023, 06:42
pupuk, subsidi pupuk, anggaran pupuk
ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/rwa.
Pekerja mengangkut karung berisi pupuk di Gudang Penyimpanan Pupuk Distribution Center (DC), Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/11/2023). Stok pupuk milik PT Pupuk Indonesia (Persero) di gudang tersebutÊsebanyak 50.809 ton yang terdiri dari 40.053 ton pupuk urea dan 10.656 ton pupuk NPK untuk memenuhi kebutuhan petani dalam masa tanamÊdi Sumatera Utara.

Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia atau APPI memperkirakan, masalah pupuk subsidi yang terjadi pada tahun ini dan memengaruhi produksi pangan akan terulang pada tahun depan. APPI menilai, masalah utama pupuk subsidi yakni minimnya dana pemerintah untuk subsidi pupuk belum diperbaiki.

Pmerintah mengajukan volume pupuk subsidi pada tahun ini sejumlah 7,9 juta ton. Namun Badan Anggaran DPR hanya menyetujui anggaran senilai Rp 25,2 triliun atau setara dengan 6,9 juta ton.

Advertisement

"Permasalahan pupuk ini sub masalah. Jadi, untuk menyelesaikan masalah pupuk akan lebih komprehensif jika diikuti penyelesaian masalah produksi pertanian lain," kata Sekretaris Jenderal APPI Achmad Tossin di Kantor Nagara Institute, Rabu (6/12).

Harga energi yang tinggi mendorong harga pupuk lebih mahal pada tahun ini. Kondisi ini membuat anggaran subsidi tidak mencukupi kebutuhan Asosiasi telah membahas penyelesaian permasalahan anggaran tersebut dengan Kementerian Pertanian, tetapi belum menemukan titik cerah.

Tossin menyatakan kapasitas produksi pupuk urea dan NPK di dalam negeri sebenarnya jauh melebihi kebutuhan pupuk subsidi atau lebih dari 16 juta ton. Dengan demikian, menurut dia,  ketersediaan pupuk di dalam negeri tercukupi.

Ia  menyarankan agar pemerintah daerah membantu biaya pendistribusian pupuk dari tingkat provinsi hingga petani. Pemerintah pusat  saat ini mensubsidi ongkos distribusi pupuk dari pabrik hingga petani.

Tossin menilai bantuan pemerintah daerah dapat menutupi kekurangan anggaran subsidi pupuk pemerintah pusat. Walau demikian, Tossin mengakui langkah tersebut sulit dilakukan lantaran harus ada keinginan politik yang besar di tingkat daerah.

"Kami butuh uang tambahan untuk distribusi. Jelas dari pemerintah pusat enggak mungkin, mungkin saja dari pemerintah daerah bisa," ujarnya. 

Reporter: Andi M. Arief
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement