Aturan Turunan Insentif Kendaraan Listrik Terbit Akhir Tahun

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menargetkan aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 terbit akhir tahun ini. Di dalamnya akan menjelaskan pemberian insentif bagi pabrik kendaraan listrik baru.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marinves Rachmat Kaimuddin mengatakan aturan tersebut akan dibuat oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perindustrian.

Ketiga kementerian tersebut akan menerbitkan aturan turunan dalam waktu dua minggu. "Target tersebut ditetapkan karena kami mau memberikan insentif secara penuh selama dua tahun," kata Rachmat di kantornya, Jumat (15/12).

Kementerian Investasi akan mengatur terkait perjanjian pemberian insentif tersebut. Lalu, Kementerian Perindustrian akan mengatur pengawasan pemenuhan syarat investasi. Terakhir, Kementerian Keuangan akan menjelaskan tarif-tarif yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Sebagai informasi, kebijakan tersebut akan membebaskan pabrik kendaraan listrik baru dari bea masuk dan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) dalam mengimpor mobil listrik utuh.

Sebelumnya, Rachmat mengatakan pemberian insentif untuk produsen mobil listrik bertujuan memudahkan sekaligus meningkatkan minat produsen asing agar membangun pabrik di Indonesia. Rencana ini juga bagian dari upaya menciptakan pasokan kendaraan listrik di Indonesia.