Bapanas Bantah Bantuan Pangan Terkait Agenda Politik Pilpres 2024
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi membantah narasi bahwa program bantuan pangan pemerintah terkait dengan agenda politik menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, bantuan pangan selama ini sudah berjalan dan dibutuhkan saat ini.
"Ini harus saya jelaskan sebagai Kepala Bapanas, secara profesional saya mau sampaikan bahwa ini siapa pun presidennya, ini memang harus dilakukan. Jadi ini tidak terkait dengan agenda politik dan tidak boleh ada atribut politik sama sekali," ujar Arief, seperti dikutip dari Antara, Rabu (3/1).
Program tersebut, menurut dia, sudah berjalan sebelumnya dengan nama bantuan sosial atau bansos. Adapun saat ini, bantuan tersebu dinamakan bantuan pangan setelah didirikannya Bapanas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
"Jadi yang dibuat adalah ekosistem pangan, dilihat satu per satu sekarang cadangan pangan pemerintah sudah mulai naik. Kemudian kita berterima kasih kepada Menteri Keuangan beserta jajaran, karena ke depan ini BUMN bidang pangan mendapatkan anggaran dengan bunga murah senilai Rp 28,7 triliun," katanya.
Menurut dia, anggaran senilai Rp 28,7 triliun tersebut bukan uang habis pakai tetapi diberikan kepada BUMN bidang pangan seperti Bulog dan ID Food untuk melakukan offtake.
"Pak Presiden perintahnya semua petani, peternak itu, sudah bekerja saja, hasilnya disiapkan oleh BUMN di bidang pangan, tentunya dalam koordinasi Pak Erick selaku Menteri BUMN dan saya sebagai Kepala Badan Pangan sama Pak Mentan yang produksi, kementerian teknis, (produk petani/peternak) di-offtake dengan harga yang baik," katanya.
Hal tersebut, menurut dia, membuat nilai tukar petani saat ini lebih tinggi dari sebelumnya. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) nilai tukar petani saat ini mencapai 114, naik dibandigkan tahun 2022 sebesar 95,2.
"Kalau saya lihat harga itu sekarang memang tinggi, tetapi flat. Nanti begitu produksinya tinggi, ini akan baik, jadi kombinasi antara kesejahteraan atau nilai tukar yang diterima petani atau peternak dengan inflasi, ini harus dijaga karena inginnya inflasi tetap terjaga di bawah pertumbuhan ekonomi," katanya.
Terkait kunjungan Presiden Jokowi di Gudang Bulog Klahang, Arief mengatakan hal itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Kepala Negara sejak tahun 2023 untuk mengecek seluruh stok yang ada di beberapa lokasi Bulog. Presiden ingin memastikan beras Bulog sudah terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia.
"Dan semua kegiatan bantuan pangan ini untuk sebelumnya 21,3 juta (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), hari ini 22,4 juta (KPM), ada penyesuaian dari Kemenko PMK, yaitu supaya terdistribusi dengan baik," katanya.
Ia memastikan pendistribusian bantuan pangan sesuai dengan nama dan alamat serta foto KPM. Bagi masyarakat yang belum masuk dalam daftar bantuan pangan, menurut dia, dapat datang ke RT/RW untuk bisa mendapatkan bantuan pangan pada bulan berikutnya. Hampir sebagian besar penerima bantuan pangan saat ini merupakan KPM baru, hasil pemutakhiran data.
