Mengapa Kinerja Tekstil Masih Lesu Meski Ada Pemilu?
Pemerintah melihat, Pilpres 2024 tidak mampu menggenjot utilisasi industri Tekstil dan Produk Tekstil. Ini karena sebagian calon pasangan presiden dan wakil presiden tidak lagi mengandalkan kaos sebagai Alat Peraga Kampanye.
Wakil Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bobby Gafur Umar mengatakan pihaknya mengoptimalkan produksi dalam negeri dalam memasok APK. Bobby menjelaskan, TKN telah mempersiapkan pemasok dan vendor kaos APK lokal dari jauh-jauh hari.
"Kalau untuk kaos APK calon legislatif kami tidak tahu, tetapi kebanyakan APK kami mengoptimalkan pemakaian produk dalam negeri," kata Bobby dalam konferensi pers di Djakarta Theater, Rabu (10/1).
Deputi Operasi 247 Tim Pemenangan Nasional Capres/Cawapres Ganjar Pranowo/Mahfud MD Denon Prawiraatmadja tidak secara langsung memesan APK kaos. Menuruntya, APK yang digunakan berasal dari para relawan dan Tim Pemenangan Daerah secara swadaya.
Denon menilai, pengadaan APK secara swadaya tersebut menggambarkan keseriusan dukungan ke Ganjar-Mahfud. Ia menyampaikan penggunaan APK oleh pihaknya cukup masif akibat dukungan swadaya tersebut.
Di sisi lain, Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN, Wijayanto Samirin mengaku belum banyak memesan pembuatan APK. Oleh karena itu, Wijayanto menilai temuan pemerintah sebagai usulan untuk memesan APK buatan lokal pada masa depan.
"Saat Paslon 01 pesan APK, kami pastikan banyak dipesan dari produsen dalam negeri. Relawan sering berkomentar karena kami tidak memasang baliho. Kambi bilang baligo Paslon 01 ada di hati, dan hati kita itu 100% produk dalam negeri," kata Wijayanto.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mencatat ada penurunan omzet industri TPT hingga 90% saat ini dibandingkan masa kampanye Pemilu 2019. Salah satu penyebabnya adalah pemangkasan masa kampanye dari enam bulan pada Pemilu 2019 menjadi 2,5 bulan saat ini.
Selain itu, harga penjualan Industri TPT lebih tinggi daripada kaos yang ditawarkan di lokapasar. Terlebih, Yulius berpendapat tren kampanye menjelang Pemilu 2024 lebih condong melalui media sosial dibandingkan Pemilu sebelumnya.
Maka dari itu, Yulius berencana untuk mendorong peserta Pemilu untuk melibatkan UMKM dalam proses kampanye. Pada saat yang sama, Yulius mengimbau pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar bidang usaha konveksi dan sablon ke ekosistem digital.
"Ke depan, pemerintah dapat mempermudah pelaku usaha untuk terhubung dalam katalog elektronik atau e-katalog. Kami berharap, seluruh sektor di pemerintahan, dapat membantu menghidupkan kembali roda perdagangan di kawasan ini," kata Yulius.