AHY Hanya Punya Waktu 8 Bulan jadi Menteri ATR, Apa Targetnya?
Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang pada Rabu (21/2). AHY hanya memiliki waktu 8 bulan menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang akan berakhir pada 20 Oktober. Lantas, apa target yang ingin dicapai AHY?
AHY yang ditemui di Kementerian ATR usai dilantik berjanji menjaga kepastian hukum terkait tanah selama menjabat. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Ia mengatakan, kepastian hukum bidang tata ruang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para investor di dalam dan luar negeri. Ia menilai hal tersebut pada akhrinya dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Kami harus menghadapi siapapun yang melawan hukum. Kami ingin Kementerian ATR ini benar-benar profesional, melayani, dan terpercaya," kata AHY di kantornya, Rabu (21/2).
Ia mengaku telah mendapatkan arahan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Tjahjanto saat bertemu pada Selasa (20/2) pukul 21.00 WIB. AHY mengaku, menerima beberapa beberapa pekerjaan rumah dalam pertemuan tersebut. Salah satunya pencapaian target 120 juta bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.
PTSL merupakan program untuk memberi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanah milik masyarakat secara gratis. Program sertifikasi ini berlangsung sejak 2018 hingga 2025.
Pemerintah menargetkan penyelesaian 120 juta bidang PTSL pada tahun ini. Hingga Agustus 2023, Kementerian ATR telah mengidentifikasi 25.843 desa yang berada di dalam kawasan hutan.
Agus menyampaikan, pekerjaan rumah lainnya adalah penyelesaian sengketa tanah. Berdasarkan data Kementerian ATR, sekitar 54.600 hektare tanah telah senilai Rp 2,5 triliun telah diselamatkan dari tangan mafia tanah.
Pada Januari-Agustus 2023, sebanyak 60.000 hektare telah diselamatkan dari mafia tanah. Pemerintah menargetkan total luas tanah yang diselamatkan tahun lalu adalah 70.000 hektare senilai Rp 13,5 triliun.
"Saya meyakini apa yang sudah dikerjakan selama ini telah menghadirkan progres demi progres," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya terus berupaya memperbanyak sertifikasi lahan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur. Jokowi memasang target 126 juta bidang tanah dapat tersertifikasi hingga akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI pada 2024.
Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyertifikasi 106 juta bidang tanah atau 84% dari target yang ditetapkan hingga September 2023.
Jokowi menilai, sertifikasi lahan merupakan langkah utama untuk pembangunan sebuah proyek. "Kerja itu harus detil, gak mungkin proyek sebanyak itu, gak akan bisa selesaikan meski anggaran dan duitnya ada," ujarnya.
