Bandara di Papua Tetap Beroperasi Meski Ada Dua Insiden Penembakan

Kementerian Perhubungan memastikan bandara di wilayah Papua tetap beroperasi meski terjadi dua insiden penembakan pesawat di Beoga dan Dekai pada 16 dan 17 Februari 2024. Bandara tetap harus beroperasi untuk memastikan mobilisasi orang dan penyaluran logistik di wilayah tersebut tak lumpuh. 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni menjelaskan, daerah-daerah di Papua merupakan wilayah terpencil dan berada di pedalaman. Sebagian wilayahnya hanya dapat dijangkau moda transportasi udara dengan layanan perintis. 

"Maka itu, baik bandara maupun lapangan terbang tetap dioperasikan guna kepentingan mobilisasi orang dan penyaluran logistik," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/2). 

Lapangan Terbang Beoga berlokasi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sedangkan Bandar Udara Nop Goliat Dekai berada di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Berdasarkan data Ditjen Hubud, insiden di Papua terjadi di rentang waktu Oktober hingga Mei setiap tahunnya secara terus-menerus. Untuk memitigasi insiden serupa, Kemenhub telah mengeluarkan surat edaran tentang keamanan penerbangan di wilayah kerjanya.

"Terkait kasus penembakan yang sering terjadi, Kami di pusat terus berkoordinasi secara intens dengan pihak bandara melalui posko intensif keselamatan dan keamanan penerbangan. Posko ini bertujuan untuk menghimpun data kondisi keamanan bandara paling lambat tiga jam sekali di Wilayah Kerja OBU X Merauke," kata Kristi.

Selain itu, posko tersebut juga menjadi sarana koordinasi dalam memberikan arahan mitigasi yang dipandang perlu. Data-data kondisi bandara kemudian dilaporkan ke kantor pusat melalui Direktorat Keamanan Penerbangan.

Menindaklanjuti kejadian itu, Ditjen Hubud juga mengirimkan surat kepada Kapolda dan Pangdam setempat sehingga adanya jaminan keamanan. Ini karena insiden penembakan pesawat tersebut akan mempengaruhi pelayanan penerbangan perintis sehingga diperlukan penyesuaian kembali.

Mereka juga meminta adanya  estimasi jarak dan titik penyerangan sehingga Kepala OBU dan para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dewan gereja, dan Forkopimda untuk melakukan pengamanan di titik-titik estimasi tersebut sebagai langkah mitigasi.

"Apabila terjadi peningkatan situasi keamanan yang sudah tidak bisa ditoleransi di wilayah bandara, Saya mengarahkan agar Kepala OBU dan Kepala UPBU setempat untuk intensif berkoordinasi terkait keamanan bandara untuk melakukan mitigasi pencegahan sehingga operasional penerbangan dapat berjalan dengan semestinya," katanya.

Kristi juga meminta agar jajarannya di masing-masing daerah yang rawan keamanan, untuk memperketat pengamanan saat hendak melakukan take off dan landing, meskipun penyerangan tidak dilakukan di wilayah bandara. Ia meminta agar maskapai yang beroperasi di wilayah Papua untuk melakukan Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) pada saat preflight untuk memastikan daerah tujuan benar-benar aman.