Cina dan Malaysia Investasi Rp 40 T di IKN pada 2024, Ini Sektornya
Cina dan Malaysia akan mulai investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun ini. Kedua negara tersebut akan menanamkan modal senilai Rp 40 triliun.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) , Agung Wicaksono, mengatakan kedua negara akan berinvestasi di sektor properti yang dibangun pada Kecamatan Sepaku itu, wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Di dalam negeri, Agung mengatakan, Ciputra Group juga akan merealisasikan investasinya pada tahun ini. Ciputra Group akan mengembangkan kota mandiri lengkap dengan sejumlah fitur, seperti perumahan, komersil, lapangan golf dan janapada. Namun, nilai investasi perusahaan properti tersebut belum diketahui.
"Proyek pembangunan properti dari dua investor asing dan Ciputra Group itu masih dalam proses evaluasi studi kelayakan, ditargetkan mulai melakukan tender sekitar April 2024," kata Agung dikutip dari Antara, Minggu (3/3).
Lepas dari APBN 10 Tahun Lagi
OIKN memprediksi pengembangan pembangunan IKN tidak memerlukan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam 10 tahun ke depan. Pemerintah optimistis investasi yang masuk akan menopang pengembangan IKN tersebut.
"Prediksi kami, berkaitan ketertarikan investor terhadap Kota Nusantara terus mengalami peningkatan," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono seperti dikutip dari Antara, Minggu (3/3).
Menurut dia, investasi di IKN telah mencapai lebih kurang Rp 50 triliun dalam kurun waktu enam bulan, atau mulai September 2023 sampai dengan Februari 2024.
"Kami prediksi sepanjang tahun ini (2024) investasi yang masuk ke Kota Nusantara sekitar Rp 55 triliun," ujarnya lagi. Sehingga perkiraan pencapaian investasi itu melebihi dari yang ditargetkan OIKN lebih kurang Rp 100 triliun sampai akhir tahun ini.
Dengan demikian, IKN bisa mulai operasionalnya dalam 10 tahun sesuai target Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat itu, investasi akan mencapai lebih kurang Rp1.000 triliun.
"Kalau asumsi atau prediksi itu tepat dan benar, maka tidak diperlukan lagi dana APBN untuk pengembangan pembangunan Kota Nusantara," ujarnya pula.
Sementara itu, pembangunan rumah untuk menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sudah mendekati rampung.
"Progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri sudah mencapai 78% per 8 Februari 2024," kata Danis Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, (16/2).
"Pembangunan rumah jabatan menteri ini merupakan bagian dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur, sehingga diharapkan para menteri bisa tinggal dan bekerja di IKN," ujarnya.
Menurut Special Report IKN Triwulan I-2023 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, total nilai kontrak pembangunan rumah menteri di IKN mencapai Rp502,6 miliar untuk periode Desember 2023—Juni 2024.
Angka itu terdiri atas kontrak pembangunan senilai Rp493,76 miliar, serta kontrak manajemen konstruksi Rp8,3 miliar.
