Kebijakan Harga Gas Murah Berakhir 2024, Siapa Paling Terdampak?

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT alias harga gas murah untuk sektor-sektor industri tertentu akan berakhir. Para pelaku industri berharap kebijakan ini dapat berlanjut demi menjaga daya saing industri hingga harga pangan. 

Kebijakan HGBT membuat sejumlah industri menikmati harga gas senilai US$ 6 per MMBTU dari harga di pasaran saat ini yang bisa mencapai US$ 15 per MMBTU. Ketujuh sektor industri tersebut, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan kebijakan HGBT menjadi kunci daya saing industri domestik. Kebijakan harga gas murah ini berhasil mengungkit utilisasi industri keramik nasional dari sekitar 60% pada 2020 menjadi 78% pada 2022. 

"Kami memiliki keyakinan bahwa pemerintah baru akan melanjutkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo saat ini, salah satunya perpanjangan Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi," kata Edy kepada Katadata.co.id, Rabu (6/3).

Edy mengakui utilisasi industri keramik nasional tahun lalu jatuh menjadi 70%. Ia berargumen, penurunan utilisasi tersebut bukan disebabkan oleh pabrikan keramik di dalam negeri.

Menurut Edy, penurunan utilisasi disebabkan oleh gangguan pasokan gas di Pulau Jawa Bagian Barat maupun Timur oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Kondisi tersebut diperburuk dengan pembatasan pemakaian gas oleh PGN, yakni 65% untuk Pulau Jawa Bagian Barat dan 75% untuk Pulau Jawa Bagian Timur.

"Faktor lainnya adalah lambannya persetujuan tambahan alokasi volume gas baru untuk para industri keramik yang melakukan ekspansi kapasitas produksi," katanya.

Eddy mencatat, pemakaian HGBT pada Februari 2024 hanya dibatasi PGN hingga 65% dari kuota di Pulau Jawa Bagian Barat. Edy mengatakan industri keramik akan mendapatkan harga gas berbeda jika menggunakan gas lebih dari alokasi PGN.

Jika dipaksakan, ia mengaku daya saing produk akan turun. Para pelaku industri keramik memilih untuk mengurangi utilisasi pabrikan daripada menurunkan daya saing.

Edy menegaskan daya saing industri keramik nasional harus dijaga untuk dapat bersaing dengan keramik impor yang terindikasi melakukan praktek dumping. Ia pun meminta pemerintah untuk memaksimalkan kebijakan HGBT di masa depan. 

"Kelancaran pasokan gas dari PGN ke industri dengan Alokasi Gas Industri Tertentu belum sepenuhnya dirasakan oleh industri," ujarnya.

Kementerian Perindustrian juga telah mengajukan perpanjangan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT untuk sejumlah sektor industri. Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Putu Nadi Astuti menyebut, kebijakan ini meningkatkan penerimaan pajak di sektor manufaktur. Ia juga mencatat kenaikan investasi dan penambahan lapangan kerja, khususnya di industri kimia hulu.

Menurut Putu, nilai investasi pada industri kimia hulu mencapai US$ 33,68 miliar pada 2022-2030. Seluruh proyek tersebut terbagi dalam 14 proyek yang tersebar di penjuru negeri.

"Kemenperin akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar HGBT ini bisa dilanjutkan, karena manfaatnya memang sudah terlihat sejak dimulai penetapan HGBT," kata Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Putu Nadi Astuti

Berdampak Hingga Produksi Pangan

Kekhawatiran juga datang dari industri pupuk. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi justru mencemaskan situasi produksi beras dan pangan lainnya pada tahun depan jika kebijakan harga gas murah tak dilanjutkan.

"Saya tenang untuk tahun ini, tetapi  tidak bisa tidur memikirkan produksi  setelah 2024 karena kebijakan harga gas bumi tertentu akan berakhir dan apakah akan diteruskan," ujar Rahmad saat berbicara di IDE 2024 dalam sesi "Tasting the Future: Driving Sustainable Food Security" di Jakarta, Selasa (5/3).

Ia menjelaskan, pupuk menjadi salah satu faktor utama dalam produksi padi dan beberapa komoditas lainnya.  Sementara itu,  gas adalah salah satu bahan baku utama pupuk.

Menurut Rahmad, jika kebijakan HGBT tak dilanjutkan, harga pupuk berpotensi naik tajam dan mempengaruhi harga pangan, termasuk beras. Ia bahkan khawatir petani akan berhenti bertani jika harga pupuk melonjak karena kenaikan harga gas. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM belum dapat memastikan kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk sektor-sektor tertentu yang akan berakhir pada 2024.  Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, program tersebut masih perlu dikaji ulang. 

“Kami sedang koordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk yang 2025,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (23/2).