Kementan Ungkap Alasan Tak Beri Izin Impor Daging Kerbau ke Bulog
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Pertanian atau Kementan tidak memberikan rekomendasi teknis terkait importasi daging kerbau kepada Perum Bulog. Pemerintah menilai kemampuan modal Bulog saat ini terbatas dengan penugasan impor beras dan jagung.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan Syamsul Ma’arif mengatakan, rekomendasi teknis untuk impor daging kerbau dari India hanya diberikan pada ID Food. Dekomendasi tersebut diterbitkan untuk PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
"Importasi jutaan ton beras oleh Bulog saat ini sepertinya belum maksimal. Begitu pula serapan jagung masih macet. Sebaiknya Bulog fokus bantu petani dalam negeri," kata Syamsul dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (3/4).
Badan Pangan Nasional mendata, terdapat stok daging kerbau sebanyak 24.253 ton yang dikelola oleh Bulog hingga 8 Maret 2024. Pemerintah berencana kembali mengimpor daging kerbau dari Negeri Bollywood sejumlah 100.000 ton pada tahun ini.
Syamsul menyampaikan. Rapat Koordinasi Terbatas pada 28 Maret 2024 memutuskan bahwa izin impor daging kerbau tahun ini hanya diberikan ke ID Food. Ia menilai beban Bulog saat ini sangat berat dan sebaiknya tidak menambah beban perusahaan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mendorong Bulog menyerap dan mendistribusi hasil panen raya petani lokal. Amran mengaku sedang fokus memenuhi pangan domestik untuk menekan pangan impor.
Maka dari itu, Amran berharap Bulog dapat membeli gabah panen petani di dalam negeri dengan harga yang menguntungkan petani. Amran mengingatkan bahwa padi dan jagung adalah komoditas strategis nasional.
"Jangan sampai kita terlalu bersemangat pada impor daging kerbau tapi serap gabah dan jagung hasil panen raya petani malah tidak berdaya," tutupnya.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengaku telah menyerap beras lokal secara tahun berjalan hampir 75.000 ton. Bayu mengakui mayoritas beras tersebut diserap dengan skema komersial. Dengan kata lain, Bayu membeli beras lokal dengan skema komersial untuk tujuan komersial.
Ia menilai Bulog dapat menyerap beras lokal untuk kebutuhan CBP jika HPP gabah dapat dinaikkan menjadi Rp 6.000 per kg. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dilakukan jika HPP gabah tidak berubah dari posisi saat ini senilai Rp 5.000 per kg.
"Kalau HPP gabah Rp 6.000 per kg, mungkin 50% dana Bulog dapat digunakan untuk menyerap beras untuk CBP," katanya.
