REI: Tapera Bisa Genjot Kemampuan Masyarakat Beli Rumah
Ringkasan
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan diri siap menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menegaskan posisi ini sebagai pilihan yang sesuai dengan nilai dan prinsip partai meskipun berpotensi menjadi oposisi sendirian.
- Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengakui kedekatan personal dengan Prabowo Subianto namun memilih jalur oposisi karena adanya perbedaan program, terlepas dari hubungan tersebut.
- PKS menghadapi tantangan dalam peran sebagai oposisi dikarenakan kurangnya tokoh-tokoh partai yang memiliki pengaruh kuat di mata masyarakat, suatu kondisi yang berbeda dengan partai lain seperti PDI Perjuangan yang memiliki tokoh sentral seperti Megawati Soekarnoputri.
Membuat ringkasan dengan AI Realestate Indonesia atau REI menilai, program Tapera akan menggenjot kemampuan masyarakat dalam membeli rumah. Wakil Ketua Umum REI Bambang Ekajaya menilai, banyaknya penolakan di masyarakat karena kurangnya sosialisasi.
"Perlu sosialisasi terlebih dahulu terkait bentuk program, cara kerja, dan bagaimana Tapera berfungsi membantu masyarakat yang ingin membeli rumah," ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (30/5).
Ia mengatakan, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat perlu dimatangkan. Beleid tersebut tidak menjelaskan manfaat bagi peserta Tapera yang telah memiliki rumah.
"Masyarakat yang sudah punya rumah adalah 70% sampai 80% dari total penduduk," kata dia.
Bambang menyarankan adanya program renovasi rumah dalam Tapera bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah. Menurutnya, harus ada diskusi lebih lanjut terkait Tapera agar Tapera dapat menjadi alternatif pendanaan perumahan rakyat yang mumpuni.
Ia menekankan proses diskusi tersebut menjadi penting lantaran saat ini merupakan masa transisi ke pemerintahan baru. Di samping itu, Bambang menilai pemerintahan selanjutnya memberikan sinyal akan membentuk badan khusus yang menangani perumahan.
Direktur PT Ciputra Development Tbk Harun Hajadi mengaku belum mengetahui skema Tapera. Oleh karena itu, Harun belum memutuskan apakah emiten properti berkode CTRA akan terlibat dalam program Tapera.
Ia menilai program Tapera seharusnya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Ini karena masyarakat dengan penghasilan tinggi dan telah memiliki rumah tidak terlepas dari pungutan Tapera.
"Secara dasar, program Tapera ini tabungan. Nanti kalau sudah lebih jelas, kami baru akan menentukan posisi terkait program Tapera," kata Harun.
Sementara itu, Direktur PT. Metropolitan Land Tbk Olivia Surodjo mengatakan pihaknya tidak memasok properti yang sesuai dengan program Tapera. "Metland saat ini tidak memasok perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tidak terlalu berdampak buat Metland," kata Olivia.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
