Apindo Sebut Iuran Tapera Seharusnya Sukarela atau dari APBN
Asosiasi Pengusaha Indonesia berpendapat iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera seharusnya bersifat sukarela atau didanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan ketidaksetujuannya apabila pengusaha dan pekerja wajib membayar iuran Tapera. Apalagi upah para pekerja telah dipotong sekitar 17% hingga 18% untuk jaminan sosial.
Di sisi lain, fasilitas perumahan telah tersedia dalam manfaat layanan tambahan (MLT) pada BPJS Ketenagakerjaan. "Pada prinsipnya kalau dijalankan (untuk) aparatur sipil negara, TNI/Polri, silakan. Asalkan tidak dibebankan ke swasta," katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (30/5).
Para pengusaha dan pekerja terkejut ketika pemerintah mengeluarkan aturan terkait kewajiban pembayaran Tapera secara tiba-tiba. "Sikap kami semua sama. Serikat buruh juga tidak mendukung aturan tersebut," ucapnya
Sebagai informasi, pada 2016 muncul Undang-Undang Tapera Nomor 4. Aturan turunannya terbit pada pekan lalu. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan revisi dari PP Nomor 25 Tahun 2020.
Dalam kebijakan yang terbaru, semua pekerja wajib membayar iuran Tapera. Besarannya mencapai 3% dari upah pekerja. Sebesar 2,5% dibayar pekerja dan 0,5% menjadi tanggungan pemberi kerja.
Apindo telah menyurati Jokowi untuk memberi masukan sejak UU Tapera diterbitkan. "Tapi tidak ada jawaban," ucap Shinta. Para pengusaha kini berharap pemerintah mau mendengar masukan darinya dan serikat pekerja.
