Pemerintah Uji Coba Teknologi Satelit di Kapal Nelayan Tahun Ini
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berencana menggunakan teknologi satelit orbit rendah atau LEO seperti yang digunakan layanan Starlink milik Elon Musk di kapal-kapal nelayan. Teknologi tersebut akan melalui langkah uji coba pada tahun depan.
Trenggono mengaku, pihaknya telah menggunakan teknologi LEO saat menangkap kapal penangkap ikan ilegal menggunakan Starlink. Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi di lapangan secara langsung.
"Tujuan penggunaan LEO di kapal nelayan adalah agar negara bisa memberikan bantuan kepada nelayan-nelayan kecil," kata Trenggono di Gedung DPR, Selasa (11/6).
Penggunaan Starlink mewajibkan penggunanya memiliki perangkat keras di atas kapal mencapai Rp 43,72 juta. Sementara itu, biaya layanan internet Starlink untuk kapal termurah adalah Rp 4,34 juta per bulan.
Oleh karena itu, Trenggono berencana memberikan perangkat LEO kepada nelayan nantinya secara gratis. Namun demikian, nelayan akan dibebankan biaya internet secara mandiri.
"Rencana penggunaan LEO untuk nelayan ini sedang kami kaji dari sisi teknologi mana yang tepat. Dengan kata lain, teknologi LEO yang digunakan belum tentu Starlink," ujarnya.
Trenggono mengaku tantangan lain dalam implementasi teknologi LEO adalah ukuran kapal yang digunakan nelayan kecil. Menurutnya, mayoritas nelayan kecil menggunakan kapal berkapasitas paling besar 2 gross ton.
Ia mengatakan teknologi LEO umumnya digunakan pada kapal berukuran besar atau setidaknya 10 gt. Oleh karena itu, Trenggono berencana menggeser penggunaan kapal oleh nelayan kecil ke ukuran yang lebih besar.
"Kami sedang membuat model dengan angka besar untuk mengganti pemakaian kapal oleh nelayan dengan kapasitas 10 gt dengan skema pemberian aset," ujarnya.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencatat nilai investasi yang dilakukan Starlink di dalam negeri hanya Rp 30 miliar. Investasi tersebut dilakukan melalui PT Starlink Services Indonesia dengan total tenaga kerja terdaftar tiga orang.
Bahlil mengakui tidak mengetahui teknis investasi tersebut di dalam negeri. Namun Bahlil menilai investasi yang dilakukan Starlink sah secara hukum lantaran telah terdaftar di Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS.
"Saya tidak bisa memberikan penjelasan tambahan karena saya takut memberikan penjelasan tambahan yang kemudian melahirkan multi interpretasi," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Starlink diresmikan di Bali pada 19 Mei 2024. Masyarakat umum bisa memesan langsung perangkat dan layanan internet Starlink. Warganet bercerita, kecepatan internet Starlink bisa mencapai 360 Mbps atau megabit per detik dengan rata-rata 250 Mbps.
