PPA Minta Suntikan Dana Pemerintah untuk Menyembuhkan 14 BUMN Sakit
PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA menyatakan perlu dukungan pendanaan untuk menyembuhkan BUMN sakit baru, seperti PT Waskita Karya Tbk. Sejauh ini total BUMN sakit yang dirawat PPA mencapai 14 perusahaan .
Direktur Utama PPA M Teguh Wirahadikusumah mengatakan, potensi pendanaan PPA terbatas. Bisnis utama PPA saat ini adalah penyehatan BUMN sakit yang notabenenya sulit mendapatkan pendanaan dari pasar.
"Mau tidak mau, pendanaan PPA sangat tergantung dari pemerintah, karena pendanaan dari pasar hampir tidak mungkin didapatkan," kata Teguh dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin (24/6).
Teguh menilai, dukungan pendanaan tersebut diperlukan agar PPA dapat menerima pasien baru, seperti Waskita. Ia mengakui ada dua tantangan yang akan dihadapi PPA jika merawat Waskita, yakni kompetensi dan pendanaan.
Ia berpendapat PPA dapat menyiasati tantangan kompetensi dalam menyehatkan Waskita. Namun, Teguh menekankan PPA tidak dapat mengatasi masalah pendanaan secara mandiri.
"Itu yang harus dibicarakan di muka sebelum menangani Waskita antara pemegang saham, yakni Kementerian BUMN dan PT Danareksa," ujarnya.
Teguh pun mendorong agar pembahasan tersebut dapat menentukan arah penyehatan Waskita, yakni penyehatan atau penutupan perusahaan. Keputusan tersebut akan menentukan dukungan dana yang dibutuhkan untuk penyehatan BUMN karya tersebut.
Waskita menargetkan proses restrukturisasi keuangan dapat berlaku efektif di semester I 2024. Saat ini, perseroan sudah mendapatkan seluruh persetujuan dari 21 perbankan Himbara maupun swasta.
Ia juga telah menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 2020 – 2024 dengan cara melakukan diversifikasi pendapatan, peningkatan efisiensi, pengelolaan pendanaan, peningkatan kapabilitas internal, dan pengendalian risiko usaha.
SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menjelaskan saat ini perusahaan fokus melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholders untuk meraih persetujuan skema restrukturisasi dari para pemegang obligasi maupun perbankan.
“Seluruh perbankan Himbara dan swasta secara prinsip telah menyetujui skema restrukturisasi,” kata Ermy, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/5).
