Bahlil: Pemerintah Sudah Setujui Smelter Baru Freeport di Papua
Kementerian Investasi mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, ini termasuk dalam negosiasi perpanjangan kontrak PTFI hingga 2061.
“Supaya orang Papua juga merasa bahwa tembaga dan konsentratnya dari Papua, harus ada smelternya juga di Papua,” kata Bahlil dalam upacara peresmian beroperasinya Smelter Manyar di Gresik yang dipantau melalui kanal Youtube Freeport Indonesia pada Kamis (27/6).
Selain pembangunan smelter di Papua, Bahlil mengatakan dalam perpanjangan izin ini pemerintah juga akan mendapatkan 10% saham tambahan atas PTFI sehingga kepemilikan saham Indonesia menjadi 61%.
“Rasa-rasanya agak kurang adil kalau kami tidak memberi perpanjangan izin, apalagi sudah membangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan penambahan sama 10% serta sudah disetujui juga, Freeport akan membangun smelter di Papua,” ujarnya.
Melalui jumlah kepemilikan saham tersebut, Bahlil menegaskan bahwa PTFI sudah menjadi milik Indonesia. “Sudah bukan lagi milik Freeport McMoran, sudah menjadi milik BUMN. Jadi ini kan punya negara, kenapa harus kami buat ribet-ribet perpanjangannya,” kata dia.
Namun hingga saat ini perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk PTFI belum diberikan. Bahlil mengatakan pemerintah akan segera merampungkan proses tersebut secepatnya. “Tergantung kalau PTFI juga sudah memenuhi semua persyaratannya maka kami akan melakukan percepatan,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Bahlil juga mengucapkan rasa syukur atas beroperasinya Smelter Tembaga Manyar milik PTFI di Gresik. Dia mengatakan ini merupakan sebuah perjalanan panjang serta dinamika proses.
“Saya tahu betul, membangun smelter ini tidak mudah. Smelter ini sempat akan digeser ke Maluku Utara, dinamikanya minta ampun. Demikian juga Papua meminta sebab sumber tembaganya dari sana namun smelternya dibangun di Jawa Timur,” katanya.
