Sri Mulyani Ajukan Suntikan Dana PMN 4 BUMN dan Bank Tanah Rp 6,1 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan Penyertaan Modal Negara ke lima perusahaan pelat merah senilai Rp 6,1 triliun untuk tahun ini. Angka tersebut setara dengan 44,85% dari total PMN yang diajukan Kementerian BUMN senilai Rp 13,6 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan, pengajuan PMN tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2023 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Kelima BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia,PT Hutama Karya, PT Industri Kereta Api, PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan Badan Bank Tanah.
Total PMN yang disalurkan ke lima BUMN tersebut adalah Rp 5,46 triliun. Sementara itu, anggaran negara senilai Rp 635 miliar digunakan sebagai kewajiban penjaminan.
"Kami melakukan alokasi kewajiban penjaminan karena pemerintah sering memberikan penjaminan. Kami mencadangkan dana kalau sampai kewajiban tersebut harus dilakukan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (1/7).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengalokasikan PMN senilai Rp 2 triliun untuk PT KAI tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk belanja modal pembelian rangkaian kereta baru dan retrofit Kereta Commuter Jabodetabek.
Adapun PT INKA mendapatkan alokasi PMN senilai Rp 965 miliar atau lebih rendah lebih dari 50% dari yang diajukan Kementerian BUMN. PMN tersebut akan digunakan untuk ekspansi lini produksi kereta baja nirkarat di Banyuwangi.
Sementara itu, Hutama Karya mendapatkan alokasi PMN Rp 1 triliun untuk penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatra Tahap II ruas Palembang-Betung. Untuk diketahui, Tol Palembang-Betung merupakan bagian dari Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung atau Kapalbetung sepanjang 112 kilometer.
Badan Pengatur Jalan Tol mendata Tol Kapalbetung telah beroperasi sepanjang 42 km hingga Palembang. Sementara itu, seksi konstruksi selanjutnya hingga Betung sepanjang 59.29 km sedang dalam tahap konstruksi dengan progres 79,1% hingga Juni 2024.
Kementerian BUMN sebelumnya mengajukan PMN untuk penyelesaian konstruksi Tol Kapalbetung hingga Rp 1,6 triliun tahun ini. Dengan kata lain, Kemenkeu baru mengajukan 62,% dari kebutuhan PMN Hutama Karya yang disampaikan Kementerian BUMN.
Di samping itu, Rio menjelaskan, Pelni akan mendapatkan alokasi PMN senilai Rp 500 triliun untuk pembelian satu unit kapal baru. "Pembelian tersebut dalam rangka peremajaan armada kapal milik Pelni," katanya.
Terakhir, ia mengalokasikan PMN senilai Rp1 triliun untuk Badan Bank Tanah. Badan Bank Tanah tidak termasuk dalam tujuh BUMN yang direncanakan mendapatkan PMN senilai Rp 13,6 triliun tahun ini.
Berikut, tujuh BUMN yang diajukan Kementerian BUMN untuk mendapatkan PMN tahun ini adalah:
- PT KAI: Rp 2 triliun
- PT Hutama Karya: Rp 1,6 triliun
- PT Reasuransi Indonesia Utama: Rp 1 triliun
- PT Pelni: Rp 3 triliun
- PT INKA: Rp 2 triliun
- PT Rajawali Nusantara Indonesia: Rp 1 triliun
- Indonesia Financial Group: Rp 3 triliun
