Wijaya Karya Ajukan PMN Rp 2 T Tahun Depan, Sebagian untuk Proyek IKN
PT Wijaya Karya Tbk mengajukan penambahan Penyertaan Modal Negara atau PMN senilai Rp 2 triliun pada tahun depan. Dana segar tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan delapan proyek yang ditargetkan rampung pada 2025, termasuk dua proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito memaparkan, dua proyek di IKN tersebut adalah pembangunan jalan kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, serta Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air Sepaku. Total PMN yang disalurkan ke kedua proyek tersebut adalah Rp 200 miliar.
"PMN ini tidak kami pakai untuk membayar utang, tapi kami pakai untuk modal kerja proyek. Oleh karena itu, rekening PMN langsung tersambung ke masing-masing proyek," kata Agung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin (8/7).
Proyek dengan alokasi PMN 2025 terbesar adalah Tol Serang-Panimbang seksi 2 senilai Rp 600 miliar. Nilai proyek jalan bebas hambatan tersebut secara total mencapai Rp 5,5 triliun.
Agung mengatakan, biaya konstruksi Tol Serang-Panimbang seksi 2 kini membengkak lantaran mayoritas seksi akan berada di atas tanah atau elevated. Badan Pengatur Jalan Tol menjadwalkan konstruksi tol sepanjang 68 kilometer tersebut rampung pada akhir tahun ini.
Proyek lain yang direncanakan mendapatkan dana segar dari PMN tahun depan adalah Tol Semarang-Demak 1B senilai Rp 250 miliar, Terminal II Bandara Hang Nadim senilai Rp 300 miliar, LPG Refrigerated Tuban Phase II senilai Rp 300 miliar, Revitalisasi Dermaga Gospier di Integrated Terminal Surabaya senilai Rp 150 miliar, dan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis senilai Rp 200 miliar.
Wijaya Karya sebelumnya mendapatkan PMN senilai Rp 6 triliun pada tahun ini. Hal tersebut tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Maret 2024.
Kucuran modal negara itu bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha WIKA dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui penerbitan saham baru atau right issue. Langkah ini dimaksud untuk mempertahankan komposisi kepemilikan mayoritas saham negara di tubuh WIKA.
Penambahan PMN sebesar Rp 6 triliun itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar paling banyak Rp 6.000.000.000.000," tulis beleid Pasal 2 PP tersebut.
