Biaya Penggunaan Rel Capai Rp 5,2 T, KAI Ajukan Keringanan ke Kemenhub
PT Kereta Api Indonesia atau KAI sedang meminta keringanan penggunaan dan perawatan rel kereta api di dalam negeri. Sebab, biaya yang harus dikucurkan KAI untuk penggunaan rel per tahun mencapai Rp 5,2 triliun.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengungkapkan iuran penggunaan rel mencapai Rp 2,7 triliun ke Kementerian Perhubungan. Pada saat yang sama, KAI harus mengeluarkan biaya perawatan rel sebesar Rp 2,5 triliun pada 2023.
"Biaya perawatan prasarana rel kereta api tahun lalu sekitar Rp 3 triliun, tapi kami hanya mendapatkan penggantian dana Rp 500 miliar dari pemerintah. Kewajiban pajak dan perawatan rel ini menjadi masalah serius," kata Salusra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (9/7).
Untuk itu, Salusra mengaku KAI sedang mengajukan keringanan kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Menurut Salusra, langkah tersebut bukan langkah permanen.
Sebab, masalah beban perawatan dan pajak tersebut dapat diselesaikan melalui dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, KAI memiliki kejelasan atas tanggung jawabnya sebagai perusahaan pelayanan jasa.
Liabilitas KAI Naik Signifikan
Salusra mengatakan aset dan liabilitas KAI naik signifikan pada kuartal pertama tahun ini. Secara rinci, aset KAI naik 9,1% secara tahun berjalan hingga Maret 2024 menjadi RP 88,78 triliun, sementara liabilitas naik 12,08% menjadi Rp 56,56 triliun.
Alhasil, rasio utang terhadap ekuitas KAI naik dari 1,0 kali pada akhir 2023 menjadi 1,3 kali pada Maret 2024. Hal tersebut disebabkan pendanaan untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB dan LRT Jabodebek pada sepanjang 2024.
"Ini tentu saja disebabkan kenaikan utang tadi yang tidak proporsional dengan kenaikan ekuitas," katanya.
Di samping itu, Salusra menyampaikan bergabungnya KAI dalam konsorsium KCJB, telah menahan pembagian dividen sejak 2021 sampai tahun ini. Dengan kata lain, KAI berhenti memberikan dividen kepada negara sejak pandemi Covid-19 pada 2020.
Kereta Cepat Sumbang Kerugian KAI
Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk Agung Budi Waskito menilai proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung atau KCJB berkontribusi dalam kerugian perseroan yang mencapai Rp 7,12 triliun pada 2023. Sebab, emiten konstruksi berkode WIKA ini harus menerbitkan obligasi senilai Rp 12 triliun untuk memenuhi penyertaan modal proyek tersebut.
WIKA mendapatkan penugasan untuk menjadi bagian proyek kereta cepat melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Saat itu, WIKA ditunjuk untuk memimpin proyek tersebut yang akhirnya harus menyertakan modal ke PSBI senilai Rp 6,1 triliun.
"Selain itu, kami memiliki utang yang belum dibayar senilai Rp 5,5 triliun. Jadi, untuk mendapatkan uang hampir Rp 12 triliun ini harus menerbitkan obligasi senilai Rp 11 triliun," kata Agung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin (8/7).
Agung mengatakan total utang pada tahun lalu mencapai Rp 56 triliun secara konsolidasi. Hal tersebut diperburuk dengan total beban pencadangan piutang yang bermasalah maupun ditangguhkan. Namun ia tidak menjelaskan total nilai piutang yang ditangguhkan dan bermasalah tersebut.
Di hanya mengatakan, sumber kerugian WIKA pada tahun lalu adalah beban bunga tinggi dan beban lain-lain. Menurutnya, penyertaan modal pada PSBI menjadi bagian dari beban lain-lain lantaran KCJB mencatatkan kerugian yang cukup besar setiap tahunnya.
