Gibran soal Kabar Dana Makan Bergizi Dipangkas: Rp 15 Ribu Sudah Ideal
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan tengah mengkaji pemangkasan anggaran makanan bergizi gratis dari Rp 15 ribu per anak menjadi Rp 9.000 atau Rp 7.500 per anak. Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka menegaskan, belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis.
"Kata siapa? Tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Jawa Tengah, Kamis.
Ia meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. Gibran menilai besaran Rp 15.000 per anak sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat. "Termasuk di Solo hari Senin, ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.
Gibran mengatakan, sudah melibatkan banyak ahli gizi terkait makanan dengan anggaran Rp 15 ribu per anak. Meski demikian, ia mengatakan pihaknya terbuka jika ada masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.
"Kalau ada masukan monggo disampaikan ke kami. Nanti saya ajak uji coba ya," kata Girbran.
Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan membocorkan hasil pertemuannya dengan tim ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah ekonom. Salah satunya terkait rencana untuk mengkaji alokasi makan bergizi gratis bisa di bawah Rp 15 ribu per anak.
Heriyanto menuturkan, tim ekonomi Prabowo sudah menyetujui anggaran program tersebut sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, sehingga alokasi penggunaannya akan disesuaikan.
"Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonomi itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunin menjadi lebih hemat dari Rp 15 ribu mungkin ke Rp 9 ribu, atau ke Rp 7.500 per anak?," kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024 Mandiri Investasi, Selasa (16/7).
Rencana pemangkasan itu dilakukan agar program tersebut dapat dirasakan banyak orang. Dia melihat pandangan Prabowo itu untuk mendorong programnya tetap berjalan meski anggaran terbatas Rp 71 triliun.
"Pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya dalam keterbatasan. Keterbatasan di dalam Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorongnya ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun," kata dia.
