Pusat Data Nasional Diretas, Penyelesaian Konstruksi IKN Mundur
Membuat ringkasan dengan AI
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan peretasan Pusat Data Nasional II membuat proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi terganggu. Hal ini akhirnya mengganggu proses konstruksi Ibu Kota Nusantara belum lama ini.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan peretasan PDN II membuat sebagian proses lelang proyek di IKN terganggu. Tersendatnya proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan lelang proyek di IKN membuat jadwal penyelesaian pembangunan infrastruktur di IKN harus mundur.
"Waktu penyelesaian di IKN mundur karena kami merubah dari sistem digital menjadi manual. Kalau kami tidak segera mengambil keputusan untuk kembali ke manual maka waktu yang hilang lebih banyak," kata Abdul di kantornya, Selasa (23/7).
Abdul menjelaskan perubahan proses administrasi dari digital ke manual membuat pemerintah harus menambah tenaga kerja dan memperpanjang waktu pengerjaan. "Prosesnya tidak secepat kalau menggunakan sistem informasi," katanya.
Beberapa pekerjaan yang kembali menjadi skema manual adalah proses sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi. Sebelumnya, dua jenis sertifikasi tersebut dilakukan secara digital oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
Walau demikian, Abdul mengatakan peretasan PDN II tidak terlalu berdampak pada pelelangan proyek infrastruktur. Ini karena total proyek yang terlelang hingga pertengahan tahun ini telah mencapai 90%.
Presiden Joko Widodo mengumumkan anggaran infrastruktur pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024 mencapai Rp 422,7 triliun. Jumlah tersebut naik dibandingkan anggaran infrastruktur pada APBN 2023 sebesar Rp 392 triliun.
Anggaran infrastruktur tersebut merupakan yang tertinggi selama Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Berikut rincian anggaran infrastruktur setiap tahunnya seperti tertera dalam grafik.
Pada APBN 2023, pemerintah telah menganggarkan Rp 392 triliun untuk pembangunan infrastruktur, naik 7,8% dari anggaran 2022 yang sebesar Rp 363,8 triliun.
