PMI Manufaktur di Zona Merah, Pengusaha Minta Perlindungan dari Gempuran Impor

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mendorong pemerintah melindungi pasar domestik melalui kebijakan tambahan bea masuk. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga performa sektor manufaktur nasional di tengah jebloknya Purchasing Manager's Index atau PMI manufaktur Indonesia . 

S&P Global merilis PMI manufaktur Indonesia di level 49,3 atau masuk dalam fase kontraksi untuk pertama kalinya sejak Agustus 2021. 

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Manufaktur Apindo Bobby Gafur Umar mengatakan, pasar domestik harus dilindungi dari gempuran produk impor untuk menjaga tingkat produksi pabrikan. Ia menilai, penurunan PMI Juli 2024 disebabkan oleh melemahnya pasar ekspor akibat pandemi, konflik geopolitik, dan perang dagang.

"Yang mesti dijaga adalah permintaan atau kondisi pasar di dalam negeri terhadap produk impor dengan harga murah yang kemungkinan disebabkan kebijakan dumping," kata Bobby kepada Katadata.co.id, Kamis (1/8).

Ddumping adalah strategi penguasaan sebuah pasar dengan menurunkan harga jual lebih rendah dari produk yang sama di pasar yang dituju. Bobby menilai perlindungan pasar domestik merupakan kebijakan yang dapat diterapkan dalam jangka pendek.

Ia berpendapat kebijakan penambahan bea masuk menjadi penting lantaran praktek dumping telah berhasil membuat sebagian besar pelaku industri garmen gulung tikar. Oleh karena itu, Bobby mendorong pemerintah mempercepat penerbitan aturan Bea Masuk Anti Dumping atau BMAD keramik impor.

Komite Anti Dumping Indonesia menemukan produk keramik Cina melakukan dumping antara 100,12% sampai 199,88% dari harga normal. Dengan kata lain, harga keramik impor dari Tiongkok lebih murah hingga dua kali lipat dari harga sebenarnya. Praktik curang ini telah menggerus industri keramik nasional hingga menyebabkan penurunan kapasitas produksi dan laba.

Praktik dumping keramik Tiongkok juga terjadi di Amerika Serikat, Meksiko, dan India. Ketiga negara tersebut pun kini telah memberlakukan bea masuk anti dumping atau BMAD antara 74,5% hingga 451,6%.

PMI Manufaktur Tak Tiba-tiba Masuk Fase Kontraksi 

Bobby mengaku telah memperkirakan PMI  manufaktur Indonesia akan turun ke bawah level 50,0. Hal tersebut ditunjukkan dari tren pelemahan PMI manufaktur  Indonesia sejak April 2024.

Pelemahan PMI manufaktur Indonesia berlanjut hingga Juni 2024 di posisi 50,7 poin dan Juli 2024 ke level 49,3 poin. "Tren ini akan terus berlanjut kalau tidak ada kerja sama antar lembaga pemerintah dan kebijakan jangka pendek yang tepat," ujarnya.

Bobby mengatakan, data penjualan mobil sepanjang paruh pertama tahun ini membuat penurunan PMI manufaktur  sebuah keniscayaan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mendata penjualan mobil domestik pada Januari-Juni 2024 susut 19,43% secara tahunan menjadi 408.012 unit.

Senada, performa ekspor mobil pada paruh pertama turun 23,12% secara tahunan menjadi 218.333 unit. Penurunan penjualan domestik dan ekspor pada akhirnya membuat pasokan mobil di gudang menumpuk.

Volume produksi mobil paruh pertama tahun ini turun 19,99% dari capaian Januari-Juni 2023 sejumlah 702.144 unit menjadi 561.772 unit. Dengan kata lain, biaya produksi industri mobil naik karena peningkatan volume simpan, namun volume produksi susut.

Bobby mengatakan, kondisi serupa terjadi di sektor manufaktur lainnya. Oleh karena itu, Bobby mengatakan kebijakan perlindungan pasar lokal harus diikuti dengan kebijakan penurunan biaya produksi untuk menyelamatkan pabrikan, yakni dengan perluasan dan melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu.

"Kalau ada kombinasi banjir produk impor dan biaya produksi tinggi, ujungnya pasti industri manufaktur akan terkena dampak langsung," katanya.

Bobby mengingatkan bahwa kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian nasional cukup besar atau lebih dari 16%. Maka dari itu, Bobby menilai pemerintah harus mengambil langkah penyelamatan cepat dalam waktu tiga bulan ke depan.

"Harus ada langkah penyelamatan agar industri dalam negeri bisa bertahan hidup dan tidak terjadi efek sistemik, misalnya PHK massal," katanya.