Kadin: Transisi Energi Tak Boleh Mengorbankan Keekonomian
Pemerintah tengah menggenjot penurunan emisi karbon di berbagai sektor, termasuk industri untuk mencapai target net zero emission pada 2060. Kamar Dagang Indonesia menekankan upaya untuk mendorong transisi energi perlu dilakukan secara bertahap dan tidak boleh mengorbankan keekonomian.
Wakil Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan mengatakan, para pengusaha pada dasarnya memahami masalah lingkungan yang juga berdampak pada kesehatan. Analisa Bank Dunia pada 2021 juga telah memberikan gambaran dampak kerugian kesehatan akibat polusi udara pembangkit listrik yang mencapai US$ 8,1 triliun atau 6% dari produk domestik bruto (PDB) global.
"Ini menjadi catatan khusus. Jadi, pernyataan dekarbonisasi menghasilkan biaya tambahan, tidak tepat lagi," ujar Yukki dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Kamis (8/8).
Apalagi, menurut Yukki, biaya untuk membangun pembangkit listrik energi baru dan terbarukan atau EBT mengalami tren penurunan dalam 15 tahun terakhir. Hal ini, menurut dia, tak lepas dari skala keekonomian yang tercipta seiring meningkatnya tren industri yang lebih hijau.
Namun demikian, Yukki menekankan bahwa upaya untuk mendorong transisi energi demi menurunkan emisi karbon tak boleh mengorbankan skala keekonomian. Apalagi, ia mengingatkan, Indonesia perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8% untuk menjadi negara maju pada 2045 sesuai target pemerintah.
"Kalau nanti target 2045 tidak tercapai, seperti apa dampaknya?," ujar dia.
Oleh karena itu, ia menekankan, upaya dekarbonisasis di industri perlu dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kemampuan industri. Adapun Kamar Dagang Indonesia saat ini tengah menyusun peta jalan industri, termasuk dekarbonisasi yang perlu dicapai dalam lima tahun ke depan.
Sementara itu, Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin Apit Pria Nugraha mengatakan, pemerintah akan menerima masukan industri terkait peta jalan dekarbonisasi. Kementerian Perindustrian saat ini tengah menyusun peta jalan dekarbonisasi yang diharapkan dapat diluncurkan pada bulan depan.
"Ada amanat UU yang meratifikasi national determined contribution (NDC). Salah satunya, kami harus menyusun roadmap sektor industri. Ini sedang kami lakukan dan akan ada breakdown untuk setiap industri," ujar dia.
Peta jalan tersebut, menurut dia, akan diturunkan dalam bentuk peraturan menteri perindustrian yang akan menjadi referensi penurunan emisi industri secara keseluruhan maupun secara sub sektor.
