Indef: Tingginya Data PHK Alarm Tanda Bahaya Ekonomi
Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai, perkembangan data pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga Juni 2024 menjadi alarm tanda bahaya ekonomi Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat, terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang terkena PHK per Juni 2024 atau naik 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.
"Kami melihat bahwa ada yang tidak beres di tahun ini dan banyak diantaranya wilayah PHK terbesar berada di pusat sentra industri. Setelah kami lihat memang salah satu diantaranya yang menyumbang cukup besar adalah industri tekstil dan pakaian jadi," kata Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Stario Nugroho dalam diskusi Indef, Kamis (8/8).
Andry menjelaskan, industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia sebelum masa pandemi Covid-19 terus mengalami pertumbuhan setiap kuartalnya. Hanya saja, saat ini trennya justru berbalik melemah dengan terkontraksi 0,88% pada kuartal II 2024.
"Ini yang menjadi pertanyaan, mengapa di hari ini sektor-sektor yang menjadi sektor strategis dan juga padat karya ini justru malah yang mendapatkan tekanan cukup besar," ujar Andry.
Andry menambahkan, sat ini tercatat industri pengolahan non migas berkontribusi 16,8% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Hal itu dengan lima subsektor industri berkontribusi 12,3%.
Sub sektor tersebut terdiri dari industri makanan dan minuman 6,5%, industri farmasi, dan obat tradisional 1,8%, dan industri elektronik 1,6%. Begitu juga dengan industri alat angkuran atau otomotif 1,5% dan industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 1%.
Menurut Andry, terdapat kemungkinan pada tahun ini kontribusi industri tekstil dan pakaian semakin menurun. Dengan begitu tidak lagi masuk dalam bagian lima subsektor industri yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan industri pengolahan nonmigas.
"Saya yakin bahwa di tahun 2024 ini, industri logam dasar akan menyusul tekstil dan pakaian jadi sebagai kontributor kelima industri terbesar terhadap PDB dan tekstil pada akhirnya akan turun," kata Andry.
Andry mengharapkan pemerintah harus segera mengatasi tren PHK tersebut yang banyak disumbang dari industri tekstil dan pakaian jadi. Dia menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang tepat untuk mendorong pemulihan industri tekstil.
Di tengah gelombang PHK tersebut, nyatanya terdapat indikasi impor ilegal pakaian jadi masih banjir di Indonesia. Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus menyebut, indikasi tersebut terlihat dari perbedaan data ekspor dari Cina dan data impor yang dicatat oleh Indonesia.
“Impor Indonesia dari Cina kalau mencatatnya dari yang masuk itu ternyata jauh lebih sedikit daripada yang dicatat langsung oleh Cina,” kata Heri
Heri memaparkan data Tradepmap.org 2024 yang menunjukkan perbedaan transaksi perdagangan Indonesia dan Cina pada barang kode HS 6109 yang merupakan kelompok pakaian jadi. Pada data yang dicatat Cina, produk pakaian jadi yang dikirimkan ke Indonesia sebesar US$ 39 juta.
Kode HS Code 6109 merupakan kelompok pakain jadi untuk t-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan. Saat sudah masuk ke Indonesia yang tercatat resmi hanya sebesar 19,9 juta dolar AS.
“Nah ini sisanya ke mana? Apakah kecemplung di laut atau hilang atau masuk lewat mana? Ini yang jadi pertanyaan kok jauh sekali selisihnya, dua kali lipat lebih,” ujar Heri.
Sementara itu, Direktur Eksekutir Indef Eko Listiyanto mengungkapkan saat ini Indef sudah melakukan survei analisis big data Continuum yang dilakukan di media sosial X dengan sampel pada periode 25 Juli sampai 6 Agustus 2024 yang mengumpulkan terkumpul sekitar 2.136 perbincangan. Dalam survei tersebut, Eko mengatakan banyak masyarakat yang mempertanyakan peran Bea Cukai yang membiarkan produk tekstil ilegal memasuki Indonesia.
"64% warganet skeptis satgas impor efektif untuk mengatasi impor ilegal," ujar Eko.
Eko menjelaskan, warganet menilai kehadiran satgas tidak memberikan dampak signifikan dalam memerangi produk impor ilegal. Eko menegaskan, pemerintah harus mencari terobosan baru dalam menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.
"Penggerebekan gudang barang ilegal, di samping mendapatkan apresiasi juga mendapatkan kritik warganet, kenapa hanya hilirnya yang digerebek, justru hulunya yang harus diincar pertama kali," kata Eko.
