Pemerintahan Prabowo, Konstruksi Jalan Tol Masih Fokus di Sumatra dan Jawa
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan fokus pembangunan jalan tol hingga 2029 masih di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Pemerintah ingin menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Trans Sumatra. Dengan kata lain, Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membangun 2.300 kilometer jalan tol untuk menyelesaikan dua proyek tersebut.
Basuki mengatakan, belum mengklasifikasikan jalan tol mana yang akan didukung penuh anggaran negara atau investor swasta. "Yang penting, program jalan tol sampai 2029 untuk menyambungkan semua jalan tol di Pulau Sumatra dan menghubungkan seluruh Jalan Tol Trans Jawa," kata Basuki di kantornya, Jakarta, Jumat (22/8).
Pembangunan jalan bebas hambatan di Pulau Jawa akan fokus pada koridor utara. Tol ini nantinya menghubungkan Demak, Kudus, Pati, Rembang, dan Gresik.
Pemerintahan selanjutnya, Basuki menyebut, juga akan membangun jalan di Ibu Kota Nusantara alias IKN. Tol akses IKN sebagian telah beroperasi fungsional pada 17 Agustus 2024.
Perkembangan konstruksi tol di ibu kota tersebut baru mencapai sekitar 80% pada pekan lalu. Basuki mengatakan konstruksinya ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
Di luar seluruh proyek itu, Basuki mengatakan ada dua proyek jalan tol masih dalam tahap studi kelayakan. Keduanya adalah Jalan Tol Kijing-Pontianak dan Tol Bali Utara. Basuki menyebutkan Jalan Tol di Kalimantan Barat diperlukan untuk menghubungkan kawasan industri pemurnian metal dan Pelabuhan Internasional Kijing.
Untuk Pulau Dewata, menurut dia, belum ada kebutuhan tinggi di sana. "Belum akan ada tol baru di Bali, saat ini fokus pembangunan tol di Bali baru Tol Mengwi-Gilimanuk," katanya.
Selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah berhasil membangun 2.700 kilometer jalan tol baru. Presiden Joko Widodo menyebut ketersediaan infrastruktur jalan tol dan pelabuhan menjadi faktor utama daya tarik investasi ke dalam negeri.
Dalam pemerintahannya, Jokowi mengklaim penyediaan akses jalan tol dan pelabuhan bisa menekan biaya logistik menjadi 14% dari sebelumnya di angka 24%. Ini berdampak pada penurunan tingkat harga komoditas industri, pangan, dan energi di daerah.
Capaian penekanan harga komoditas bisa terlihat dari laju inflasi. Angkanya dapat ditekan di bawah 3% saat ini. "Kalau infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia," kata Jokowi pada 31 Juli lalu.
