Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 T untuk Cetak Sawah hingga Susu Gratis
Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta alokasi anggaran Kementerian Pertanian pada tahun depan mencapai Rp 75,91 triliun untuk menjalankan program cetak sawah hingga penyediaan susu gratis. Kementerian Keuangan hanya memberikan jatah anggaran untuk Kementerian Pertanian mencapai Rp 7,91 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025.
"Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran Rp 68 trluun yang akan digunakna untuk mencetak sahwa 1 juta hektare, optimalisasi lahan 600.000 hektare, penyediaan susu gratis, dan pekarangan pangan bergizi," kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Senin (26/8).
Amran menyampaikan, target produksi pangan pada 2025 terdiri dari padi sebanyak 56,05 juta ton, jagung KA 28% sebanyak 22,59 juta ton, kedelai 350 ribu ton, ubi jalar 1,57 juta ton, kacang tanah 351 ribu ton dan kacang hijau 166 ribu ton
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. Sri Mulyani memerinci, pelaksanaan program MBG akan dilakukan secara bertahap dengan alokasi Rp 71 triliun untuk tahun pertama.
Anggaran porgram MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Menkeu mengatakan bahwa Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detil Program MBG yang dijelaskan secara terpisah.
Adapun Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada tahun depan naik 7,9% secara tahunan menjadi Rp 124,4 triliun. Anggaran pangan di masa pertama pemerintahan Prabowo Subianto itu menjadi yang terbesar setidaknya sejak 2020.
Buku II Nota Keuangan 2025 menuliskan, sebagian besar atau 35,5% anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan sebagai subsidi pupuk senilai Rp 44,15 triliun. Subsidi pupuk menjadi bagian dari anggaran belanja non-kementerian yang mencapai Rp 61,07 triliun.
"Anggaran ketahanan pangan direncanakan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan akses pembiayaan bagi petani," kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).
Jokowi mengatakan penguatan pertahanan, keamanan, dan kemandirian pangan menjadi strategi utama jangka menengah. Kepala Negara mendorong pemerintahan selanjutnya untuk memabngun infrastruktur di bidang pangan.
Menurut Jokowi, tujuan utama ketahan pangan pada tahun depan adalah peningkatan produktivitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan menjaga Nilai Tukar Petani pada rentan 115% sampai 120%. Badan Pusat Statistik mendata NTP per Juni 2024 mencapai 118,77%.
"Target tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka penguatan ketahanan pangan," seperti tertulis dalam Nota Keuangan 2025.
