Peternak Mengeluh Harga Ayam Terlalu Murah, Duga Ada Permainan Aggregator Swasta
Buat ringkasan dengan AI
Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN berharap pemerintah melibatkan peternak ayam pedaging skala kecil dalam program Cadangan Pangan Pemerintah. Peternak menduga harga daging ayam di tingkat produsen yang terlalu murah disebabkan oleh para aggregator swasta.
Ketua Umum KPUN Alvino Antonio mencatat, harga daging ayam di tingkat peternak di bawah harga pokok produksi sejak Juli 2024. Kondisi tersebut seketika membaik jika asosiasi menyurati Kementerian Pertanian atau berencana melakukan demonstrasi.
"Pada 30 Juli 2024, kami menyurati Kementerian Pertanian terkait rendahnya harga daging ayam yang diterima peternak. Besoknya, pemerintah memanggil semua agregator dan harga di pasar membaik hingga Rp 4.000 per kg," kata Alvino di Kantor Ombudsman RI, Selasa (27/8).
Aggregator daging ayam adalah perusahaan besar yang menjual daging ayam di ritel modern maupun pasar tradisional. Alvino mencatat, harga daging ayam di tingkat peternak konsisten turun dari posisi sekitar Rp 18.500 per kg 5 Juli 2024. Angka tersebut menyentuh titik terendah pada 29 Juli 2024 antara Rp 15.500 sampai Rp 17.000 per kg.
Harga naik menjadi antara Rp 17.500 sampai Rp 21.000 per kg pada 1 Agustus 2024 dan kembali susut besoknya menjadi sekitar Rp 18.000 per kg. Dengan kata lain, peternak ayam pedaging skala kecil merugi selama hampir dua bulan terakhir.
Alvino menyampaikan, harga pokok produksi daging ayam kini senilai Rp 21.000 per kg. Angka tersebut sesuai dengan Harga Acuan Pemerintah senilai Rp 21.000 per kg sampai Rp 23.000 per kg. "Harapannya, bagaimana caranya hasil produksi peternak kecil ini bisa dijadikan Cadangan Pangan Pemerintah," katanya.
Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada tahun depan naik 7,9% secara tahunan menjadi Rp 124,4 triliun. Anggaran pangan di masa pertama pemerintahan Prabowo Subianto itu menjadi yang terbesar setidaknya sejak 2020.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan 2025, sebagian besar atau 35,5% anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan sebagai subsidi pupuk senilai Rp 44,15 triliun. Subsidi pupuk menjadi bagian dari anggaran belanja nonkementerian yang mencapai Rp 61,07 triliun.
"Anggaran ketahanan pangan direncanakan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan akses pembiayaan bagi petani," kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).
