Kemendag Masih Dalami Kasus Impor Ilegal, Cari Aktor Dibaliknya
Kementerian Perdagangan mengaku masih mendalami kasus impor barang untuk menemukan aktor-aktor dibaliknya. Kajian pendalaman kasus impor ilegal tersebut ditargetkan terbit sebelum pemerintahan selanjutnya menjabat pada Oktober 2024.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pihaknya masih mengkaji persentase impor ilegal yang beredar di pasar lokal. Fokus kajian selanjutnya akan membahas modus yang digunakan dalam importasi ilegal tersebut.
"Kami akan mendalami lebih lanjut terkait kegiatan impor ilegal hingga aktor dan negara asal impor tersebut," kata Moga di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Rabu (28/8).
Impor ilegal yang dimaksud adalah kegiatan importasi yang dilakukan tanpa dokumen resmi. Barang impor tersebut tidak tercatat oleh pemerintah dan tidak membayarkan pajak.
Menurut Moga, pembahasan terkait persentase barang impor ilegal telah dilakukan secara internal di Kemendag. Menurutnya, pembahasan tersebut akan dilanjutkan bersama pemangku kepentingan, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan peneliti dari perguruan tinggi.
Di sisi lain, Moga mengaku pembahasan terkait pemindahan pelabuhan impor barang jadi ke bagian timur Indonesia belum dilanjutkan. Langkah tersebut masih menunggu hasil penilaian dampak regulasi atau RIA.
"RIA akan menunjukkan apakah pemindahan pelabuhan impor barang jadi ke timur Indonesia diperlukan atau seperti apa. Jika dampaknya positif, baru bisa jadi kebijakan," ujarnya.
Ia menilai pemindahan tersebut dapat dihindarkan jika peritel berkolaborasi dengan pabrikan lokal. Para peritel telah mengetahui segmen target konsumen dan pangsa pasar di dalam negeri.
Dengan kata lain, program substitusi impor agar impor barang yang belum bisa diproduksi tidak dipersulit. Persetujuan impor yang sekarang berlaku juga tidak perlu diubah.
"Kalau barang yang sekarang diimpor bisa diganti dengan hasil produksi dalam negeri, pelabuhan impor barang jadi tidak perlu dipindah menjadi lewat Pelabuhan Sorong. Jadi, semau pihak dimudahkan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan tujuh komoditas impor yang masuk melalui Pulau Jawa ke Pelabuhan Bitung di Manado dan pelabuhan Sorong di Papua Barat. Tujuh komoditas yang dimaksud adalah tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.
Mayoritas barang impor kini masuk ke dalam negeri melalui dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur. Pemindahan pintu masuk tujuh barang impor tersebut akan meringankan beban di dua pelabuhan tersebut.
Agus berargumen pemindahan pintu masuk tujuh barang impor akan memicu pertumbuhan industri pelayaran di dalam negeri. Ini karena sebagian besar tujuh barang impor tersebut akan tetap dikonsumsi oleh masyarakat di Pulau Jawa.
Badan Pusat Statistik mendata, mayoritas perputaran barang dan perekonomian masih terjadi di Pulau Jawa atau 57,05% dari struktur perekonomian nasional. Pada saat yang sama, Agus menemukan bahwa pemindahan barang melalui jalur laut nasional hanya bisa dilakukan perusahaan pelayaran lokal.
"Syukur-syukur bisa merembet menjadi membantu menumbuhkan industri perkapalan di Indonesia. Jadi, efek berganda pemindahan pintu masuk tujuh barang impor tersebut besar sekali," katanya.
