Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp 61 T Tahun Depan untuk Bendungan hingga IKN
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran mencapai Rp 61,31 triliun untuk tahun depan. Kementerian PUPR hanya mendapatkan jatah anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 75,63 triliun, turun dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 146,98 triliun.
Basuki menjelaskan, tambahan anggaran senilai Rp 61,31 triliun dibutuhkan untuk mendukung ketahanan energi dan pangan nasional. "Dalam lima tahun ke depan ditargetkan pembangunan 50 bendungan baru. Tambahan anggaran tersebut juga diperlukan untuk membangun jaringan irigasi tersier dan mencetak sawah baru," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (28/8).
Menurut dia, pembangunan bendungan baru hanya dapat dilakukan jika usulan tambahan anggaran senilai Rp 61,31 triliun disetujui pemerintahan selanjutnya. Walau demikian, Basuki tetap mengalokasikan Rp 8,1 triliun untuk melanjutkan konstruksi 17 unit bendungan pada tahun depan.
Mayoritas bendungan yang akan dibangun pada tahun depan masih berada di Pulau Jawa. Basuki menjelaskan konstruksi 17 unit bendungan tersebut belum selesai lantaran refocusing anggaran selama pandemi Covid-19 membuat jadwal konstruksi seluruh bendungan tersebut mundur selama 1 tahun.
"Kecuali Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey yang baru dimulai konstruksinya, rata-rata perkembangan konstruksi 15 bendungan lainnya sudah mencapai 60% saat ini," katanya.
Oleh karena itu, Basuki mengusulkan tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur air pada 2025 senilai Rp 18,89 triliun. Selain bendungan, tambahan anggaran senilai Rp 22,19 triliun diperlukan untuk mendukung pembangunan jalan dan jembatan. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan untuk mendongkrak pengembalian investasi proyek jalan bebas hambatan tahun depan.
Basuki menyampaikan, fokus pendanaan pembangunan jalan tol pada tahun depan harus berasal dari pihak swasta. Namun, Basuki mengakui tidak semua lokasi jalan bebas hambatan memiliki pengembalian investasi yang sama tanpa dukungan pemerintah.
Dalam pagu indikatif, total dukungan pembangunan jalan tol hanya Rp 4,08 triliun untuk tiga ruas, yakni Tol Serang-animbang, Tol Semarang-Demak, dan Tol Padang-Pekanbaru.
Pembangunan IKN
Basuki juga menghitung kebutuhan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun depan mencapai Rp 24,51 triliun. Namun, anggaran yang tersedia dalam pagu indikatif tahun depan hanya Rp 4,19 triliun.
Dengan kata lain, Basuki menilai perlu tambahan anggaran senilai Rp 20,32 triliun untuk membangun IKN tahun depan. Mayoritas atau Rp 13,25 triliun akan digunakan untuk membangun jalan dan jembatan di Wilayah Pembangunan I IKN.
Basuki meminta dukungan Komisi V agar dapat menambah anggaran kantornya pada tahun depan melalui Badan Anggaran DPR. Sebab, pemerintahan selanjutnya harus mendapatkan persetujuan DPR dalam memanfaatkan ruang fiskal pada 2025.
"Mudah-mudahan anggota Komisi V yang juga tergabung dalam Badan Anggaran DPR dapat memahami dan mendukung kekurangan anggaran Kementerian PUPR pada tahun depan," katanya.
