Bapanas Butuh Tambahan Anggaran Rp 20 T jika Bantuan Pangan Lanjut Tahun Depan
Badan Pangan Nasional meminta alokasi anggaran tahun depan ditambah Rp 20,8 triliun dari pagu yang ditetapkan dalam RAPBN 2025 Rp 329,95 miliar. Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan jika pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan pada tahun depan.
Sebagian besar atau Rp 20,22 triliun tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung program penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP. Selain itu, dibutuhkan Rp 589,58 miliar untuk memantapkan ketersediaan komoditas SPHP, pengendalian kerawanan pangan, dan penganekaragaman pangan.
Anggaran terbesar akan diserap oleh program bantuan pangan selama enam bulan pada tahun depan senilai Rp 16,68 triliun. Angka tersebut diikuti oleh rencana penyaluran beras dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP 2025 senilai Rp 1,5 triliun.
"Kami mengajukan anggaran ini karena program bantuan pangan yang dilakukan tahun lalu dan tahun ini belum melalui persetujuan Komisi IV DPR," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (4/9).
Arief menjelaskan. pasokah SPHP akan disalurkan melalui kesepakatan rapat koordinasi reknis. Menurutnya, rapat tersebut akan membahas neraca komoditas tertentu dan kondisi lapangan sebelum penyaluran SPHP disetujui.
Ia mencontohkan, penyaluran SPHP jagung setelah harga jagung yang dinikmati peternak ayam mencapai Rp 8.000 per kilogram. Menurutnya, rata-rata anggaran yang disiapkan peternak ayam untuk pakan jagung hanya Rp 5.500 sampai Rp 6.000 per kg.
Adapun angka tersebut didapatkan dari penghitungan Harga Acuan Pemerintah untuk pembelian telur ayam dan daging ayam di tingkat konsumen. Oleh karena itu, Arief menilai program SPHP diperlukan sebagai instrumen stabilisasi harga di lapangan.
"Walaupun telah mendapatkan fasilitasi distribusi, kami prediksi harga jagung akan tetap di atas harga yang diinginkan peternak ayam nantinya," katanya.
Komoditas terakhir yang masuk dalam program SPHP tahun depan adalah kedelai dengan anggaran Rp 637,8 miliar. Program tersebut akan mensubsidi harga yang dinikmati pengrajin tempe dan tahu dari dalam negeri.
Lebih dari 90% pasokan kedelai di dalam negeri bergantung dari impor. Arief mengakui pemerintah masih belum dapat mengendalikan harga kedelai di dalam negeri. Ini karena, Perum Bulog baru dapat menyerap sekitar 30.000 ton kedelai pada tahun ini dari total kebutuhan hampir 2 juta ton.
"Saat ini pengadaan kedelai di dalam negeri masih dikuasai beberapa perusahaan besar," ujarnya.
