Peternak Minta Pabrik Wajib Serap Susu Segar Lokal Sebelum Impor
Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia atau APSPI mendorong pemerintah menjadikan serapan susu segar lokal sebagai syarat impor susu. Langkah tersebut dinilai dapat menggenjot produksi susu segar nasional yang akhirnya mendukung program Minum Susu Gratis.
Ketua APSPI Agus Warsito mengatakan, produksi susu segar nasional hanya berkontribusi 15% dari total kebutuhan. Namun demikian, tidak semua hasil produksi peternak diserap oleh pasar karena harganya yang lebih mahal dari susu impor.
"Impor susu itu dalam bentuk bubuk yang notabenenya telah kehilangan komponen vitamin dan mineral dan dijadikan susu kembali setelah dicampur dengan air," kata Agus kepada Katadata.co.id, Selasa (10/9).
Oleh karena itu, Agus mengatakan, peternak terpaksa menjual susu segar di bawah Harga Pokok Produksi atau antara Rp 7.000 sampai Rp 7.500 per liter. Padahal, ia menilai harga yang seharusnya dinikmati peternak saat ini adalah Rp 9.000 per liter.
Menurutnya, kondisi hari ini akan perlahan menggerus jumlah peternak sapi perah di dalam negeri. Kondisi tersebut diperburuk dengan menurunnya permintaan akibat pelemahan daya beli masyarakat. Alhasil, pabrikan pengolah susu segar turut mengurangi permintaan ke peternak.
Agus mengamat, hal tersebut dilakukan umumnya dengan meningkatkan syarat kualitas atau meminta peternak mengurangi produksinya belum lama ini. "Hari ini peternak kalang kabut karena tiba-tiba pabrik pengolah susu segar meminta peternak mengurangi produksi 10%. Lalu, kualitas susu yang sebelumnya tidak ada masalah, tiba-tiba dinaikkan standar kualitasnya," ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk menjadikan serapan susu segar peternak lokal sebagai syarat impor susu. Menurutnya, susu segar lokal setidaknya berkontribusi 20% dari total kebutuhan pabrik pengolah susu tersebut.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebelumnya mendorong pihak swasta lokal untuk masuk dalam penyediaan susu dalam program susu gratis. Menurutnya, program susu gratis penting agar produksi susu domestik bisa masuk status swasembada.
Ia menilai penyediaan susu gratis harus berasal dari susu murni segar. Sebab, kualitas susu impor berbentuk bubuk tidak akan memenuhi tujuan program makan bergizi gratis, yakni menekan angka kekurangan gizi kronis nasional.
Oleh karena itu, Sudaryono memperkirakan total sapi perah yang dibutuhkan mencapai 1,3 juta ekor. Badan Pusat Statistik mendata populasi sapi perah pada 2022 sejumlah 507.075 ekor.
"Dengan kebutuhan yang besar, ini menjadi daya tarik bagi pengusaha swasta untuk mendatangkan sapi. Kami bersedia mencarikan lahan dna mempermudah izin, karena program ini menguntungkan negara," ujarnya.
Pemerintah mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis Rp 71 triliun atau 0,29% dari PDB pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Anggaran program ini masuk dalam salah satu poin alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun dan diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1% pada 2025.
