Pemindahan Pelabuhan Impor dari Tanjung Priok Masih Tunggu Persetujuan Jokowi
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Perindustrian telah menyampaikan usulan pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur kepada Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan pengganti tersebut akan berlokasi di Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kepulauan RIau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.
“Kami berharap bahwa dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjut dari Bapak Presiden,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui di Jakarta pada Kamis (19/9).
Agus pada pekan lalu menjelaskan bahwa usulan tersebut diajukan untuk menekan volume barang impor di dalam negeri. Ia berencana membahas usulan tersebut pada Sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara, Jumat (13/9).
Menurut Agus, pemindahan pintu masuk tujuh barang impor akan memicu pertumbuhan industri pelayaran di dalam negeri. Ini karena sebagian besar tujuh barang impor tersebut akan tetap dikonsumsi oleh masyarakat di Pulau Jawa.
Badan Pusat Statistik mendata, mayoritas perputaran barang dan perekonomian masih terjadi di Pulau Jawa atau 57,05% dari struktur perekonomian nasional. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa pemindahan barang melalui jalur laut nasional hanya bisa dilakukan perusahaan pelayaran lokal.
"Syukur-syukur bisa merembet menjadi membantu menumbuhkan industri perkapalan di Indonesia. Jadi, efek berganda pemindahan pintu masuk tujuh barang impor tersebut besar sekali," katanya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah menetapkan pelabuhan yang akan digunakan sebagai pintu masuk impor barang jadi. Pelabuhan tersebut berlokasi di Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.
Zulhas mengatakan, lokasi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi. Kajian terkait pemindahan pelabuhan impor barang jadi akan segera rampung.
"Pelabuhan pintu masuk impor barang jadi ada di Semarang untuk Pulau Jawa, di Belawan atau Batam untuk Pulau Sumatra, lalu Pelabuhan Internasional Bitung, pelabuhan di Makassar, dan Pelabuhan di Sorong," kata Zulhas di Gedung DPR, Rabu (4/9).
