Ubah Strategi Bisnis, Bulog Akan Naikkan Porsi Beras Komersial
Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pangan, Bulog, berencana meningkatkan porsi beras komersial dalam cadangannya. Saat ini 70% berasnya dialokasikan untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah atau CBP.
"Stok komersial akan kami tingkatkan karena dapat mendukung bisnis kami," kata Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog Sonya Mamoriska Harahap dalam acara Indonesia International Rice Conference 2024 di Bali, Kamis (19/9).
Hasil penjualan dari bisnis komersial, kata Sonya, dapat membantu pengadaan CBP apabila harganya di dalam negeri melebihi harga pembelian pemerintah atau HPP. Dengan kata lain, perluasan porsi beras komersial akan membantu Bulog menyerap beras di dalam negeri.
Berdasarkan paparan Badan Pangan Nasional, stok beras Bulog mencapai 1,39 juta ton pada awal bulan ini. Stok beras komersialnya hanya 134.625 ton atau 10,25% dari total stok.
Data Bapanas juga menunjukkan total beras lokal yang telah diserap Bulog pada Januari-Agustus 2024 mencapai 1,01 juta ton. Sebanyak 625.536 ton untuk CBP dan sisanya untuk komersial.
Sonya menyebut, peningkatan porsi beras komersial akan dilakukan secara bertahap. Perusahaan juga harus menunggu kebijakan pangan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Kami menunggu berapa besar pemerintahan selanjutnya mau memberikan penugasan ke Bulog. Sebab, kami harus menutup biaya operasionalnya," ucap Sonya.
Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada tahun depan naik 7,9% secara tahunan menjadi Rp 124,4 triliun. Anggaran pangan di masa pertama pemerintahan Prabowo Subianto itu menjadi yang terbesar setidaknya sejak 2020.
Buku II Nota Keuangan 2025 menuliskan sebagian besar atau 35,5% anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan sebagai subsidi pupuk senilai Rp 44,15 triliun. Subsidi pupuk menjadi bagian dari anggaran belanja non-kementerian yang mencapai Rp 61,07 triliun.
"Anggaran ketahanan pangan direncanakan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan akses pembiayaan bagi petani," kata Jokowi saat membacakan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.
Penguatan pertahanan, keamanan, dan kemandirian pangan menjadi strategi utama pemerintah untuk jangka menengah. Ia mendorong pemerintahan selanjutnya untuk membangun infrastruktur di bidang pangan.
