Smelter Beroperasi, Jokowi Minta Kebut Penambahan Saham Pemerintah di Freeport
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta divestasi tambahan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dari Freeport-McMoran kepada pemerintah melalui holding BUMN pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID dikebut.
Instruksi tersebut menyusul beroperasinya aktivitas produksi smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur.
Jokowi pun telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar pemerintah dapat menguasai 61% saham Freeport melalui divestasi saham tambahan.
“Nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM. Tapi saya minta memang secepatnya harus diselesaikan, karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia,” kata Jokowi kepada wartawan seusai memberikan sambutan peresmian aktivitas Smelter Manyar PTFI.
Jokowi mengakui proses divestasi lanjutan untuk kembali meningkatkan saham pemerintah di PTFI menjadi 61% terbilang rumit. Dia pun membandingkan proses ini dengan negosiasi sebelumnya saat Indonesia berhasil mendapatkan mayoritas saham PTFI yang membutuhkan proses negosiasi dengan waktu lama.
“Dulu saat pemerintah mau ngambil 51%, itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tapi tahunan, alot,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menargetkan instrumen hukum divestasi atau pelepasan tambahan 10% saham PT Freeport Indonesia dari Freeport-McMoran kepada pemerintah rampung paling lambat Juni tahun ini.
Kendati sebelumnya telah memasang target penyelesaian finalisasi aturan hukum, Jokowi mengaku negosiasi antara pemerintah dan Freeport-McMoran terkait penambahan porsi saham pemerintah di Freeport Indonesia cenderung berjalan rumit dan alot.
"Saya yakin angka itu bisa kita dapatkan. Dan saya targetkan tidak sampai Juni. Secepatnya. Kalau bisa paling lambat Juni," kata Jokowi di Hotel Mercure Convention Center Jakarta Utara pada Kamis (28/3).
Saat ini, saham PT Freeport Indonesia dikuasai oleh Pemerintah Indonesia sebesar 51,2%. Kepemilikan saham pemerintah terdiri atas 26,24% saham milik PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID dan 25% dimiliki PT Indonesia Papua Metal dan Mineral.
Jokowi sebelumnya telah bertemu dengan Direktur Utama Freeport McMoRan, Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat pada 13 November lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan porsi saham pemerintah di Freeport Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.
