RI Perlu Investasi Rp 1.905 T untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8% Tahun Depan

Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menilai, realisasi investasi pada tahun depan harus mencapai Rp 1.905 triliun jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8% seperti yang ditargetkan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Target investasi tersebut naik 18% dibandingkan perkiraan realissi investasi tahun ini yang mencapai Rp 1.650 triliun. 

"Presiden terpilih, Prabowo Subianto telah menyebutkan berkali-kali, bahwa ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen atau lebih tinggi, Untuk mencapai hal tersebut, realiasi investasi harus Rp1.905 triliun atau meningkat 18%," kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan di Nanning, Daerah Otonom Guangxi Zhuang, China pada Kamis (26/9).

Nurul menyampaikan hal tersebut dalam Indonesia-China Investment Forum 2024 yang diselenggarakan oleh BKPM bekerja sama dengan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Guangzhou dan dihadiri sekitar 100 pengusaha. Ia menyebut, realisasi investasi hingga semester pertama tahun ini telah mencapai 50% target, yang mencapai Rp 1.650 triliun pada tahun ini. Investasi tersebut berhasil menyerap lapangan kerja sebanyak 1.225.042 orang.

Realisasi investasi yang telah masuk terdiri dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar Rp408,2 triliun dan penanaman modal asing atau PMA Rp 421,7 triliun.  "Tentu saja Indonesia tidak mungkin mencapai target itu sendirian. Itulah sebabnya kami harus bekerja sama dengan China dan China selama 5-6 tahun terakhir selalu berada di peringkat kedua dan ketiga investor terbesar di Indonesia," kata Nurul.

Investasi paling banyak berasal dari Singapura. Sedangkan di posisi ketiga, ad Hong Kong yang juga merupakan bagian dari Cina. 

Ia pun menjelaskan sejumlah alasan kenapa Indonesia dapat dianggap sebagai negara tujuan investasi yang menjanjikan. Salah satunya, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% usai pandemi.

Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam seperti nikel yang menjadi bahan baku dari industri utama China yaitu kendaran listrik serta kebijakan pemerintah Indonesia yang berpihak pada hilirisasi.

"Jadi alasan-alasan tersebut dapat membuka peluang yang sangat luas bagi Anda untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah juga memberikan insentif seperti 'tax holiday', 'tax allowance', dan 'special economic zone' bagi para investor," kata Nurul.

Pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa kebijakan keringanan pajak, antara lain:

•  Tax holiday berupa pembebasan pajak penghasilan perusahaan mulai 5- 20 tahun untuk yang memiliki nilai investasi besar dan strategis
• Tax allowance berupa pengurangan pajak penghasilan perusahaan dihitung dari nilai investasi sebesar 30% yang diberikan selama 6 tahun maupun pembebasan biaya masuk impor selama 2 tahun untuk mesin-mesin, peralatan serta bahan baku.
• Super deduction tax hingga 200 persen untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan vokasi, dan hingga 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia maupun golden visa yaitu izin tinggal atau izin berkewarganegaraan kepada warga negara asing (WNA) yang melakukan investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.
  
  Berdasarkan catatan BKPM pada periode 2019 - semester I-2024, total investasi Cina ke Indonesia mencapai US$ 32,2 miliar dolar AS dengan sekitar 21,022 ribu proyek. Lima sektor utama investasi China di Indonesia adalah industri pengolahan logam dasa; transportasi, pergudangan dan telekomunikasi; kimia dan farmasi serta kawasan industri; listrik, gas dan air ; perumahan dan perkantoran.