Marurar Hitung Butuh Anggaran Rp 23 Triliun untuk Kejar Pembangunan 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku masih menghitung komposisi pendanaan program tiga juta rumah pada tahun depan. Namun, ia memperkirakan butuh dana mencapai Rp 23,32 triliun untuk merealisasikan target pembangunan 3,44 juta rumah sepanjang 2025.

Maruarar mengatakan, pihaknya sedang mencoba menurunkan harga pembangunan hunian dengan menghilangkan harga tanah. Strategi yang dipilih adalah menggunakan tanah hasil sitaan aparat penegak hukum.

"Kami masih hitung dulu komposisi anggaran negara dalam pendanaan program tiga juta rumah. Saya mesti meyakinkan teman-teman saya yang lain di kabinet terkait konsep penggunaan tanah sitaan ini," kata Maruarar di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10).

Maruarar menilai, strategi penggunaan tanah sitaan penting untuk memperbesar kontribusi anggaran negara dalam program tiga juta rumah. Penggunaan tanah sitaan berpotensi menekan harga pembangunan properti hingga 40%.

Ia berharap agar para anggota kabinet terkait dapat segera menyampaikan kata setuju terhadap usulannya. Salah satu anggota kabinet yang dimaksud adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Maruarar telah menyampaikan usulan tersebut kepada beberapa anggota kabinet dalam Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang. Namun, ia belum menjelaskan respons Sri Mulyani saat mendengar usulan tersebut. "Bu Sri Mulyani seorang birokrat yang matang, dia pasti mempertimbangkan semua hal terkait usulan saya," katanya.

Adapun Kementerian PKP hanya mengantongi anggaran pada tahun depan sebesar Rp 5,07 triliun. Ia menyebut, anggaran ini bahkan lebih kecil dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 14 triliun dengan target pembangunan rumah 1 juta unit. 

Marurar menjelaskan, target pembangunan 3 juta unit rumah dari 3,44 juta hunaian yang dicanangkan tahun ini akan ditujukan untuk masyarakat miskin atau berpenghasilan di bawah Rp 3,1 juta per bulan. Sementara itu, sebanyak 340.000 unit untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 3,1 juta sampai Rp 8 juta per bulan dan 100.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan di atas Rp 8 juta.

Seluruh rumah untuk masyarakat miskin direncanakan mendapatkan subsidi angsuran senilai Rp 21,6 triliun. Masyarakat dengan penghasilan Rp 3,1 juta sampai Rp 8 juta akan mendapatkan bantuan berupa Subsidi Selisih Bunga, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dan Tabungan Perumahan Rakyat dengan total nilai Rp 1,48 triliun.

Sementara itu, masyarakat berpenghasilan tinggi akan mendapatkan bantuan premi asuransi senilai Rp 240 miliar pada tahun depan. Dengan demikian, menurut dia, anggaran yang dibutuhkan untuk program tiga juta rumah tahun depan mencapai Rp 23,32 triliun.

Ara sebelumnyaa mengatakan, sumber dana program tiga juta rumah tidak hanya berasal dari anggaran negara. Salah satu strategi Ara adalah memanfaatkan dana tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan di dalam negeri. Dana CSR yang dikucurkan Badan Usaha Milik Negara pada tahun lalu mencapai Rp 11,2 triliun.

"Saya sudah telepon teman-teman pengusaha saya yang nanti bisa bantu pendanaan program tiga juta rumah. Mungkin tanahnya dari negara dan teman-teman pengusaha bisa bantu membangun," kata Ara di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).