Proyek Sistem Pembayaran Tol MLFF Belum Jadi Prioritas Pemerintah
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut proyek Sistem pembayaran nontunai nirsentuh berbasis multi lane free flow atau MLFF tak termasuk dalam prioritasnya, Namun, Dody memastikan implementasinya tetap dimulai pada bulan depan.
"Implementasi MLFF di Tol Bali Mandara tetap akan kami lakukan, karena kami sudah tanda tangan kontrak. Namun saat ini kami masih fokus ke urusan pangan," kata Doddy di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat (8/11).
Dody menjelaskan, fokusnya saat ini adalah mendorong pembangunan infrastruktur untuk membantu upaya pencapaian ketahanan pangan, air, dan energi.
Sistem Pembayaran tol nirsentuh MLFF masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional atau PNS pada Mei 2024 atau di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah sebelumnya beralasan penetapan PSN diperlukan karena implementasi MLFF memerlukan koordinasi dengan beberapa otoritas dan lembaga keuangan.
Sistem MLFF membuat transaksi di gerbang tol dengan kartu uang elektronik diganti dengan aplikasi Cantas yang terhubung dengan dompet elektronik di gawai pengguna jalan tol. Sistem pemosisi global atau GPS dalam gawai pengguna jalan tol akan direkam oleh satelit dalam penentuan tarif.
Proyek MLFF dikerjakan oleh PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS. Sistem yang ditawarkan RITS menggunakan teknologi sistem navigasi satelit global atau global navigation satellite system atau GNSS. Teknologi GNSS akan menentukan lokasi pengguna jalan tol bersamaan dengan proses map-matching di sistem utama RITS.
Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif dan menarik saldo pengguna jalan tol melalui Cantas. Adapun seluruh investasi proyek ini senilai US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun dikeluarkan oleh investasi pemerintah Hungaria.
RITS baru-baru ini menyatakan kekhawatiran terkait panjangnya masa transisi yang diajukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan sistem pembayaran ini secara penuh. Mereka berharap masa transisi hanya mencapai 6 bulan, berbeda dengan rencana Badan Pengatur Jalan Tol yang berencana menerapkan transisi selama 3 tahun hingga 2027.
Dody mengaku belum membahas terkait masa transisi MLFF sejauh ini. Menurutnya, pemerintah masih akan fokus ke proyek infrastruktur lainnya selain MLFF, salah satunya giant sea wall.
"Kami akan bereskan dulu proyek infrastruktur soal ketahanan pangan, energi, dan air, seperti giant sea wall. Kami dapat arahan agar rencana proyek giant sea wall harus mulai diperinci oleh presiden," katanya.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menekankan, proyek MLFF akan dilanjutkan pada akhir tahun ini. Namun, Diana menyampaikan akan ada perubahan dalam implementasi proyek tersebut. "Implementasi proyek MLFF tetap lanjut, namun kami akna menata kembali proyek tersebut," kata Diana.
Direktur RITS Renaldi Utomo sebelumnya menjelaskan, lama masa transisi akan menentukan biaya tambahan pada investasi sistem transaksi tersebut. "Sekarang pemerintah meminta sistem MLFF tetap memakai palang di gerbang tol selama masa transisi, itu ada implikasi biaya yang harus dikeluarkan," kata Renaldi di Kempinski Grand Ballroom, Rabu (6/11).
