Pemerintah Masih Bahas Rencana Ubah Bulog Jadi Badan Otonom di Bawah Presiden
Buat ringkasan dengan AI
Perum Bulog mengatakan rencana perubahan dari lembaga menjadi badan otonom di bawah presiden masih dalam tahap pembicaraan. Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan pihaknya bersama pemerintah saat ini ingin memastikan fungsi Bulog tetap berjalan dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga.
“Apapun bentuknya Bulog, yang pasti masyarakat bisa mendapatkan akses cepat pangan,” kata Febby saat ditemui di kantor Perum Bulog, Jakarta, Selasa (12/11).
Rencana peralihan Bulog menjadi Badan Otonom sebelumnya diungkapkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono. Dia menyebut nantinya Bulog tidak lagi berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Status Bulog akan seperti Badan Gizi Nasional yang berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Transformasi ini akan diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Febby memastikan hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait nasib lini bisnis Bulog jika berstatus menjadi badan. “Sekarang yang pasti niat pemerintah ingin membuat Bulog menjadi lebih besar,” ujarnya.
Dia mengatakan jika nantinya peralihan bentuk ini terlaksana, Bulog akan tetap berjalan seperti biasa. Salah satu programnya, yakni Rumah Pangan Kita (RPK), akan tetap ada. “Sekarang yang penting pelanggan bisa mendapatkan akses pangan. Ketersediaan barangnya bisa diambil dari pihak lain,” ucapnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya mengatakan akan mendukung rencana Bulog menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden. "Di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat katanya sudah mulai menggodok Bulog menjadi badan dan saya setuju," kata Erick dikutip dari Antara.
Rencana peralihan tersebut, Erick menyebut, merupakan upaya untuk mewujudkan program besar Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan swasembada pangan.
Dengan menjadi badan, Bulog dapat mengontrol fluktuasi harga pangan, yang selama ini sulit dilakukan. "Kalau bicara program besar, Presiden Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," ucap Erick.
Rencana tersebut juga membuat Bulog akan memiliki dana untuk melakukan operasi pasar. Selama ini, kegiatann operasi pasarnya ditopang oleh pinjaman dari bank pelat merah, yang mencapai Rp 30 triliun. "Kalau pinjam dari Himbara (Himpunan Bank Negara), ada bunganya. Kalau negara hadir, beda. Itu keberpihakan negara untuk rakyat," katanya.
