Mentan Amran: Mayoritas Proyek Irigasi untuk Dukung Swasembada Pangan di Jawa
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan mayoritas atau hingga 60% dari luas lahan proyek irigasi pada tahun depan akan berada di Pulau Jawa. Proyek irigasi akan mengairi sekitar 2,3 juta hektare lahan sawah untuk mendukung target swasembada pangan pada 2025.
Amran menjelaskan, Pulau Jawa berkontribusi antara 50% sampai 60% dari produksi beras nasional. Jenis proyek irigasi yang dilakukan di Jawadwipa adalah revitalisasi jaringan irigasi eksisting.
"Lahan sawah di Pulau Jawa yang dulu bisa menanam padi dua kali setahun akan menjadi tiga kali setahun dengan proyek ini. Kurang lebih luas lahan yang dilakukan revitalisasi sawah secara nasional adalah 1 juta hektare dari total luas proyek sekitar 2 juta hektare," kata Amran di kantornya, Senin (30/12).
Amran menyampaikan, proyek irigasi pada sawah di luar Pulau Jawa mayoritas berkaitan dengan optimalisasi lahan rawa. Menurutnya, proyek tersebut akan meningkatkan frekuensi penanaman padi dari sekali setahun menjadi tiga kali setahun.
Ia mencatat TNI akan membantu proyek irigasi melalui program pompanisasi pada sawah hingga 500.000 hektare. Pompanisasi adalah pemanfaatan air dangkal atau air tanah dengan pompa ke lahan pertanian.
Amran optimistis status swasembada beras dapat diraih pada tahun depan lantaran petani sudah dapat mengakses pupuk bersubsidi di kios milik PT Pupuk Indonesia. Secara rinci, swasembada beras yang dimaksud Amran adalah memasok seluruh kebutuhan beras nasional dari produksi lokal.
"Mulai 1 Januari 2025 petani sudah bisa memakai pupuk bersubsidi karena barangnya sudah ada di kios. Selain itu, administrasi pembelian pupuk sederhana semakin sederhana. Ini persiapan yang cukup matang," katanya.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebelumnya berharap dapat mencapai swasembada beras pada tahun depan. Capaian ini masuk dalam target Kementerian Pertanian untuk menyambut Indonesia Emas pada 2045.
Sudaryono menyatakan, swasembada beras merupakan hal pertama yang ingin ia capai. Kementerian Pertanian ingin persediaan beras tidak hanya swasembada namun juga surplus.
Ia mencatat, masih ada selisih 500 ribu ton antara jumlah konsumsi dan produksi beras pada 2023. Meskipun selisih tergolong kecil, kondisi ini membuat Indonesia harus mengimpor beras.
“Supaya Indonesia tidak impor, minimal selisih antara produksi dan konsumsi itu sekitar lima hingga enam juta ton. Baru kita berani tidak impor beras,” kata Sudaryono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (12/9).
