Perumnas Dapat Aset Tanah Negara Rp 1,1 T, untuk Program 3 Juta Rumah

Perum Perumnas akan berkontribusi dalam pemenuhan 1 juta hunian di perkotaan pada tahun ini. Salah satu strategi yang digunakan adalah pemanfaatan aset terbengkalai dan Penambahan Modal Negara nontunai berbentuk tanah seluas 9,56 hektare senilai Rp 1,1 triliun.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan lahan tersebut kini dimiliki oleh negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di delapan lokasi yang berbeda. Kementerian Keuangan menilai tanah tersebut setara dengan Rp 1,1 triliun.

"Kami sedang memproses PMN non-tunai yang disetujui tahun lalu dalam rangka menaikkan parameter-parameter keuangan agar dapat meningkatkan kemampuan perusahaan mendukung program 3 juta rumah," kata Budi di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (20/1).

Budi menyampaikan, tanah tersebut akan digunakan untuk membangun rumah susun di kawasan perkotaan.  Perumnas juga berencana menghitung penjualan 41.000 hunian yang belum terjual sebagai kontribusi 1 juta hunian di perkotaan.

Budi sebelumnya menjelaskan, 41.100 properti Perumnas kini terbengkalai lantaran tidak memiliki akses ke lokasi properti atau permintaan yang belum terbentuk saat dibangun pada 2011-2017. Aset terbengkalai ini merupakan permintaan pemerintah daerah ke Perumnas untuk mengatasi kebutuhan rumah di masing-masing daerah.

Budi berencana menyelesaikan sebagian aset terbengkalai tersebut melalui kerja sama dengan Tapera.  BP Tapera mengelola dana senilai Rp 13,72 triliun untuk menyediakan 166.000 rumah dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan tahun ini.

"Kami akan menargetkan dapat membangun antara 10.000 sampai 14.000 rumah dalam program FLPP tahun ini. Sebagian akan kami pasok dari aset kami yang terbengkalai," katanya.

Budi mencatat, sebagian aset tersebut berada di Medan, Bogor, Kepulauan Samosir, dan Kalimantan Selatan. Namun, Budi menekankan mayoritas aset terbengkalai berada di luar Pulau Jawa.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku masih menghitung komposisi pendanaan program tiga juta rumah pada tahun depan. Namun, ia memperkirakan butuh dana mencapai Rp 23,32 triliun untuk merealisasikan target pembangunan 3,44 juta rumah sepanjang 2025.

Maruarar mengatakan, pihaknya sedang mencoba menurunkan harga pembangunan hunian dengan menghilangkan harga tanah. Strategi yang dipilih adalah menggunakan tanah hasil sitaan aparat penegak hukum.

Adapun Kementerian PKP hanya mengantongi anggaran pada tahun depan sebesar Rp 5,07 triliun. Ia menyebut, anggaran ini bahkan lebih kecil dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 14 triliun dengan target pembangunan rumah 1 juta unit.

Maruarar menjelaskan, target pembangunan 3 juta unit rumah dari 3,44 juta hunaian yang dicanangkan tahun ini akan ditujukan untuk masyarakat miskin atau berpenghasilan di bawah Rp 3,1 juta per bulan. Sementara itu, sebanyak 340.000 unit untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 3,1 juta sampai Rp 8 juta per bulan dan 100.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan di atas Rp 8 juta.

Seluruh rumah untuk masyarakat miskin direncanakan mendapatkan subsidi angsuran senilai Rp 21,6 triliun. Masyarakat dengan penghasilan Rp 3,1 juta sampai Rp 8 juta akan mendapatkan bantuan berupa Subsidi Selisih Bunga, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dan Tabungan Perumahan Rakyat dengan total nilai Rp 1,48 triliun.

Sementara itu, masyarakat berpenghasilan tinggi akan mendapatkan bantuan premi asuransi senilai Rp 240 miliar pada tahun depan. Dengan demikian, menurut dia, anggaran yang dibutuhkan untuk program tiga juta rumah tahun depan mencapai Rp 23,32 triliun.

Sumber dana program tiga juta rumah tidak hanya berasal dari anggaran negara. Salah satu strategi Ara adalah memanfaatkan dana tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan di dalam negeri. Dana CSR yang dikucurkan Badan Usaha Milik Negara pada tahun lalu mencapai Rp 11,2 triliun.