Pupuk Indonesia Yakin Swasembada Pangan Tercapai Meski Lahan Pertanian Menyusut
Membuat ringkasan dengan AI PT Pupuk Indonesia mengungkapkan tantangan terbesar dalam mencapai swasembada pangan adalah penyusutan lahan pertanian yang mencapai 100.000 hektare per tahun. Meski demikian, perusahaan pelat merah ini tetap optimistis bahwa swasembada pangan, khususnya beras, dapat tercapai pada tahun ini.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa kapasitas produksi perusahaan saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan nasional maupun alokasi subsidi pupuk tahun ini.
Saat ini, kapasitas produksi Pupuk Indonesia mencapai 14,7 juta ton per tahun. "Kebutuhan pupuk Indonesia aman, dan kami meyakini swasembada pangan bisa dimulai dengan swasembada beras pada tahun ini," ujar Rahmad dalam acara IDE Katadata 2025 di Jakarta pada Selasa (18/2).
Secara rinci, produksi pupuk urea perusahaan mencapai 9,4 juta ton, NPK 4,6 juta ton, dan pupuk organik 700.000 ton. Produksi ini didukung oleh lima anak usaha, yakni PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kalimantan Timur.
Untuk tahun ini, alokasi pupuk bersubsidi hanya 64,62% dari kapasitas produksi maksimum atau sekitar 9,5 juta ton. Terdiri atas urea 4,6 juta ton, NPK 4,4 juta ton, dan pupuk organik 500.000 ton.
Rahmad juga menghitung kebutuhan pupuk nasional berdasarkan dosis presisi hanya mencapai 8,1 juta ton atau 55,1% dari kapasitas produksi. Kebutuhan ini mencakup urea 3 juta ton, NPK 4,5 juta ton, dan pupuk organik 600.000 ton.
Dengan jumlah pupuk tersebut, Rahmad optimistis kebutuhan pupuk tersebut dapat menghasilkan 32,3 juta ton beras, 16,7 juta ton jagung, 36,3 juta ton tebu, dan 6,73 juta ton hortikultura.
Rahmad menegaskan bahwa solusi untuk menghadapi penyusutan lahan pertanian adalah meningkatkan produktivitas lahan eksisting dengan penggunaan teknologi pertanian modern.
"Dalam konteks peningkatan efisiensi, kami menerapkan berbagai teknologi dari proses produksi hingga distribusi ke konsumen," katanya.
Anggaran Swasembada Pangan Rp 139 Triliun
Pemerintah juga mendukung program swasembada pangan dengan alokasi anggaran sekitar Rp139 triliun pada 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa anggaran ini akan disalurkan melalui berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Gizi Nasional, serta BUMN pangan.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa swasembada beras menjadi prioritas utama. Ia berharap agar produksi beras nasional tidak hanya mencapai swasembada tetapi juga mengalami surplus.
"Supaya Indonesia tidak impor, minimal selisih antara produksi dan konsumsi harus mencapai lima hingga enam juta ton. Baru kita berani tidak impor beras," ujar Sudaryono dalam pertemuan di Gedung DPR, Jakarta, pada September tahun lalu.
