Revisi Desain Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN Rampung Pekan Depan
Ringkasan
- PPATK menemukan transaksi mencurigakan dalam kampanye Pemilu 2024 yang terkait dengan perjudian, korupsi, narkoba, dan tambang ilegal.
- Dari 100 caleg yang diperiksa, terdapat 14 kasus dugaan korupsi senilai Rp 3,51 triliun dan empat kasus perjudian senilai Rp 3,19 triliun.
- PPATK telah melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum, termasuk Polri, KPK, dan Bawaslu, untuk ditindaklanjuti guna menjaga transparansi dan kejujuran dalam proses Pemilu 2024.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan revisi desain gedung legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung pekan depan. Desain yang baru akan dipresentasikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada awal bulan depan.
"Ada beberapa saran dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Agus Harimurti Yudhoyono) dan Kepala Otoritas IKN (Basuki Hadimuljono) yang ditindaklanjuti tim," kata Doddy di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2).
Sebelumnya, Prabowo meminta revisi desain gedung yudikatif dan legislatif IKN dengan melakukan studi banding ke Mesir, Turkiye, dan India. Tiga negara ini menjadi referensi karena, menurut Presiden, karakternya mirip dengan Indonesia.
Namun, rencana studi banding itu batal karena pemerintah melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Prabowo menetapkan anggaran untuk IKN sebesar Rp 48,8 triliun selam lima tahun ke depan. Menko Agus Harimurti Yudhoyono juga bakal menggunakan dana sektor nonanggaran pendapatan belanja dan negara (APBN) seperti penanaman modal sektor swasta hingga strategi Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk IKN.
