Pertamina Yakin Pengalihan Saham ke Danantara Bisa Kerek Dividen dan Investasi

PT Pertamina menyatakan bahwa proses pengalihan atau inbreng saham perseroan ke PT Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan meningkatkan dividen yang disetorkan kepada pemerintah. Dengan inbreng ini, seluruh biaya investasi Pertamina nantinya akan menjadi tanggung jawab Danantara.

Sebagai informasi, Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan bahwa 99% saham BUMN akan dimiliki Danantara, sementara 1% saham tetap berada di tangan pemerintah melalui Kementerian BUMN.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Santoso menyampaikan bahwa inbreng saham ke Danantara akan meningkatkan kapitalisasi dan investasi perusahaan, sehingga kinerja Pertamina dapat berkembang lebih besar.

"Dengan total kapitalisasi, investasi, dan dividen pasca proses inbreng saham ke Danantara, kinerja Pertamina bisa dikapitalisasi lebih besar lagi," ujar Fadjar dalam rapat di Gedung DPR, Selasa (25/2).

Secara rinci, Pasal 3A UU BUMN mengatur bahwa Kementerian BUMN akan menjadi pemegang saham seri A Dwiwarna, sementara Danantara akan memegang saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional.

Mengacu pada Pasal 4C, kepemilikan saham seri A Dwiwarna memberikan hak istimewa kepada pemerintah, termasuk hak menyetujui agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak mengusulkan agenda RUPS, serta hak menetapkan pedoman dan kebijakan strategis lainnya.

Proses Inbreng Tujuh BUMN

Tujuh BUMN yang akan melalui proses inbreng saham ke Danantara, yaitu:

1. PT Pertamina
2. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
3. PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID)
4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
5. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
6. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
7. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)

Badan Pengelola Investasi Danantara menargetkan proses inbreng saham ini akan rampung pada akhir Maret 2025. Fadjar menegaskan bahwa Pertamina telah berkoordinasi dengan Danantara untuk memenuhi target tersebut.

"Selama ini kami terus berkoordinasi dengan Danantara. Karena itu, target jadwal inbreng saham Pertamina akan sesuai dengan arahan pemerintah," katanya.

Harapan untuk Investasi yang Lebih Agresif

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, berharap bahwa Danantara dapat mengupayakan investasi yang lebih agresif guna merealisasikan berbagai program pembangunan nasional.

"Danantara diharapkan bisa melakukan leverage atau penggunaan pinjaman dari investor sebagai modal sehingga bisa berinvestasi lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia," ujar Bambang.

Ia menjelaskan bahwa banyak investor asing tertarik menanamkan modal di Indonesia, namun lebih memilih skema kerja sama business-to-business (B2B) daripada bermitra langsung dengan pemerintah.

Bambang mencontohkan pengalamannya saat menjabat Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019, ketika ia menjajaki kerja sama dengan lembaga pengelola dana pensiun di Australia untuk membiayai pembangunan jalan tol di Indonesia.

Menurut Bambang, dana pensiun di Australia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan telah banyak diinvestasikan di sektor infrastruktur di berbagai negara, termasuk Meksiko.

Oleh karena itu, ia berharap Danantara dapat berperan sebagai mitra investasi asing di Indonesia, sebagaimana yang telah dilakukan Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

"INA sudah menggandeng dana pensiun dari Kanada dan Belanda untuk masuk berinvestasi di beberapa ruas jalan tol. Itulah alternatif yang harus dipikirkan," kata Bambang.