Polemik Coretax hingga Pemangkasan Anggaran Bikin APBN KiTA Hilang?

Kementerian Keuangan absen menggelar konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN Kita pada bulan lalu yang biasanya digelar setiap bulan. Dokumen APBN Kita edisi Januari dan Februari 2025 yang berisi laporan penggunaan anggaran sepanjang 2024 dan Januari 2025 juga belum diunggah di situs Kementerian Keuangan. 

APBN Kita adalah publikasi bulanan dari Kementerian Keuangan yang berisi informasi kinerja APBN. Dokumen ini biasanya diunggah pemerintah setiap bulan yang biasanya dilengkapi dengan konferensi pers oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari transparansi penggunaan anggaran negara. 

Katadata.co.id mencoba untuk menanyakan kapan laporan APBN KiTA kembali muncul kepada pihak Kementerian Keuangan. Namun, belum ada jawaban yang pasti. “Iya tunggu saja ya,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro kepada Katadata.co.id, Selasa (4/3).

Polemik Coretax

Absennya Kemenkeu melaporkan APBN KiTA terjadi di tengah polemik Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Sistem perpajakan canggih itu diluncurkan sejak 1 Januari 2015, tetapi kerap mengalami masalah sehingga dikhawatirkan justru mengganggu target pendapatan negara.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menduga Kementerian Keuangan melihat ada kinerja yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. “Maka ada sesuatu yang disembunyikan hasil kinerja tersebut,” kata Huda.

Huda menyebut, polemik Coretax bisa membuat penerimaan negara bermasalah. Untuk melindungi dari masalah tersebut, Huda khawatir pemerintah pada akhirnya tidak mempublikasi kinerja APBN.

Huda menyayangkan langkah Kementerian Keuangan yang telat melaporkan kinerja APBN. Menurutnya, hal itu membuat publik tidak dapat mengawasi kinerja pemerintah secara optimal.

“Jangan-jangan pemerintah takut ketahuan bahwa keuangan pemerintah saat ini terbatas, tapi program yang dilakukan sangat besar kebutuhannya,” kata Huda.

Huda juga melihat, investor bisa saja mengambil langkah wait and see. Hal ini dikarenakan dokumen APBN KiTA sudah dianggap sebagai sumber data yang kredibel untuk melihat tata kelola keuangan negara.

“Investor akan melihat keterlambatan konferensi pers APBN KiTA ini sebagai sesuatu yang negatif,” kata Huda.

Anggaran APBN Dipangkas

Di sisi lain, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang memangkas APBN 2025 sebagai langkah efisiensi. Dengan adanya instruksi tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga kini masih melakukan proses penghitungan dan persetujuan dengan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) berkaitan dengan pemangkasan anggaran.

“Mungkin perlu dicek lagi ke Kemenkeu apakah alasannya belum ketemu jadwalnya atau karena kekacauan dari tata kelola APBN kita akibat pemangkasan anggaran ini,” kata Media.

Jika disebabkan adanya pemangkasan anggaran, Media mengatakan ada kemungkinan Kementerian Keuangan belum menyelesaikan penghitungan tersebut. Belum lagi masih banyaknya lobi diantara eksekutif dan legislatif berkaitan dengan efisiensi tersebut.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Prabowo menargetkan penghematan anggaran mencapai Rp 306,69 triliun., Hal itu terdiri dari penghematan anggaran kementerian dan lembaga Rp 256,1 triliun dan penghematan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Media menilai, hal ini bisa berdampak kepada kepercayaan publik karena transparansi dari pengelolaan keuangan negara juga sangat penting. Selain itu juga bisa mengganggu pelaksanaan program pemerintah.

“Kementerian dan pemerintah daerah tentu juga menunggu kesepakatan terkait pengeluaran atau APBN ini. Jadi pasti akan ada risiko keterlambatan pelaksanaan program,” ucap Media.

Target Prabowo dan Penggunaan Efisiensi Anggaran

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai banyak sekali perubahan kebijakan belakangan ini. Khususnya banyaknya target yang ditetapkan langsung oleh Prabowo.

“Mencari justifikasi dan memasukan target-target Pak Prabowo dalam APBN juga tidak mudah, banyak hal terlalu agresif dan masih berubah-berubah,” kata Wijayanto.

Wijayanto mencontohkan soal target penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG pada 2025. Hingga saat ini pemerintah belum memberikan angka yang jelas menjadi 83 juta atau tetap 22 juta penerima mulai September 2025 hingga akhir tahun ini.

Prabowo juga sempat menyebutkan target penghematan anggaran akan dilakukan hingga Rp 750 triliun. Wijayanto menegaskan, keputusan Prabowo ini juga perlu diakomodasi di dalam APBN.

“Padahal secara teknokratis angka-angka tersebut masih belum jelas dan spekulatif,” ujar Wijayanto.

Tak hanya itu, Prabowo juga berencana menyuntik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara dengan modal hingga US$ 20 miliar pada tahun ini. Wijayanto menyoroti, rencana tersebut juga belum diperjelas apakah langsung dari hasil efisiensi anggaran atau sumber lain.

“Intinya, koordinasi pemerintah kita saat ini jauh dari memadai. Bahkan para pejabat pun masih belum mempunyai persepsi yang sama,” kata Wijayanto.