Pemerintah Akan Bangun Tanggul hingga Kolam Retensi untuk Cegah Banjir Bekasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyatakan bahwa pemerintah berencana membangun sejumlah infrastruktur pengendali banjir di Kabupaten Bekasi. Infrastruktur tersebut mencakup tanggul, normalisasi irigasi, bendungan, dan situ.

Menurut Nusron, tantangan utama dari rencana ini adalah pengadaan tanah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Kota Bogor telah berkomitmen menyelesaikan penetapan lokasi lahan untuk proyek pengendalian banjir di Bekasi dan Bogor pada pertengahan April 2025.

"Pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir di Bogor dan Bekasi akan selesai pada Mei 2025, sementara proses pembangunan dapat dimulai pada Juni 2025," ujar Nusron di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (17/3).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menambahkan bahwa setelah pembebasan lahan rampung, dua infrastruktur utama akan dikerjakan, yakni Tanggul Kali Bekasi dan Kolam Retensi.

Ia menyebutkan bahwa proyek Tanggul Kali Bekasi memiliki total anggaran sebesar Rp 3,6 triliun, sedangkan anggaran untuk pembangunan Kolam Retensi masih dalam tahap uji kelayakan.

Diana mengungkapkan bahwa pembangunan Tanggul Kali Bekasi, yang sebelumnya ditargetkan selesai tahun lalu, kini diperpanjang hingga tahun depan karena kendala pembebasan lahan di sempadan sungai.

Selain tanggul, pemerintah juga merencanakan pembangunan delapan kolam retensi di tiga sungai, yaitu Sungai Bekasi, Sungai Cikeas, dan Sungai Cileungsi. Infrastruktur ini dinilai penting untuk mencegah banjir seperti yang terjadi bulan ini.

"Kolam retensi berfungsi menahan lonjakan debit air saat curah hujan tinggi. Banjir di Bekasi terjadi karena debit air Sungai Bekasi mencapai 1.142 meter kubik per detik, sementara kapasitas sungai hanya 662,9 meter kubik per detik," kata Diana.

Ia merinci bahwa delapan kolam retensi tersebut berlokasi di Siti Rawani, Bojong Kulon, Koja, Rajuhmudik 1, Rajuhmudik 2, Bantaragebang, dan Kemang Pratama. Namun, pembangunan infrastruktur ini masih bergantung pada proses pembebasan lahan.

"Kami berharap koordinasi dan kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat membantu mengurangi risiko banjir di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten," ujarnya.

Berkat Pengoperasian Bandungan Ciawi

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Jakarta berhasil terhindar dari banjir awal pekan ini berkat pengoperasian Bendungan Ciawi dan Sodetan Ciliwung.

"Bendungan Ciawi mampu menahan air hingga 2 juta meter kubik, namun banjir masih terjadi akibat curah hujan ekstrem di wilayah hilir," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Lilik Retno Cahyadiningsih, di Jakarta, Jumat (7/3).

Curah hujan tinggi yang mencapai 356 milimeter per hari menyebabkan banjir di beberapa wilayah Jabodetabek, dengan Bekasi mengalami dampak terparah.

Untuk langkah jangka menengah, Kementerian Pekerjaan Umum berencana melakukan pengerukan sedimentasi di Bendung Bekasi. Namun, menurut Lilik, upaya ini harus dibarengi dengan penertiban penggunaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pihaknya menemukan bahwa aliran air di hilir terkendala oleh permukiman yang berdiri di badan sungai, bahkan di tengah aliran sungai. Ini sangat berbahaya karena mengurangi efektivitas daerah resapan air.

"Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan permukiman tersebut," ujarnya.