Zulhas Perluas Sawah Dilindungi di 20 Provinsi untuk Tekan Alih Fungsi Lahan
Ringkasan
- LSD diperluas menjadi 2,75 juta hektar, mencakup 20 provinsi dari sebelumnya hanya 8 provinsi, karena dinilai efektif menekan alih fungsi lahan sawah. Perpres Nomor 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah perlu direvisi karena adanya perubahan struktur pemerintahan.
- Penetapan LSD dan LP2B penting untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, di mana LP2B memberikan perlindungan permanen. Sejak penerapan LSD, alih fungsi lahan sawah menurun signifikan, namun perlu diimbangi dengan penetapan LP2B untuk perlindungan jangka panjang.
- Penyusutan lahan sawah disoroti sebagai penyebab kenaikan harga beras, bukan El Nino. Luas sawah memang sempat naik tipis, tetapi penyusutan signifikan pernah terjadi sebelumnya dan dikhawatirkan akan terus berlanjut, sehingga perlu upaya peningkatan produksi padi.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambah luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebesar 2,75 juta hektare dari 8 provinsi menjadi 20 provinsi. Langkah ini diambil karena terjadi perlambatan alih fungsi sawah yang signifikan sejak kebijakan LSD pertama diterapkan pada 2021.
Namun, pemerintah harus merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Ia menilai revisi ini diperlukan karena adanya lembaga baru di pemerintahan saat ini.
"Setelah selesai revisi Perpres No. 59 Tahun 2012, harus segera ditandatangani LSD di 12 provinsi yang menjadi lumbung pangan," kata Zulhas di kantornya, Selasa (18/3).
Saat ini, hanya delapan provinsi yang secara hukum memiliki LSD, yakni Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Rencana penambahan LSD akan mencakup 12 provinsi lainnya, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Menekan Laju Alih Fungsi Lahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menegaskan bahwa penetapan LSD sangat penting untuk menekan laju alih fungsi lahan sawah. Menurutnya, sejak kebijakan LSD diterapkan hingga 15 Maret 2025, luas lahan sawah yang beralih fungsi hanya mencapai 5.600 hektare.
Nusron mencatat bahwa pada periode 2019-2021, sekitar 136.000 hektare lahan sawah beralih fungsi, atau sekitar 66.000 hektare per tahun, menjadi kawasan industri dan permukiman. Ia mengklaim kebijakan LSD telah menekan alih fungsi lahan hingga 97%.
Namun, Nusron menilai bahwa kebijakan LSD harus diikuti dengan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). "Kalau sudah jadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selama-lamanya. Sampai kiamat pun tidak bisa," ujarnya.
Nusron menjelaskan bahwa tidak semua lahan sawah bisa ditetapkan sebagai LP2B. Sebagai contoh, sawah tadah hujan dapat memiliki status LP2B jika tanaman yang ditanam memiliki konsumsi air rendah, seperti ketela, jagung, atau tebu.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional mencatat rata-rata luas panen yang susut mencapai 125.800 hektare per tahun pada periode 2019-2024. Penurunan luas panen terbesar terjadi pada 2021, yaitu sebesar 245.000 ton, sehingga luas panen hanya mencapai 10,41 juta hektare.
Kenaikan Harga Beras
Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) justru menyoroti memiliki pandangan berbeda terkait penyebab kenaikan harga beras. Mereka menilai El Nino bukan faktor utama, melainkan dari penyusutan areal sawah dalam beberapa tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2022, luas sawah naik tipis 0,39% menjadi 10,45 juta hektare. Namun, penyusutan terbesar terjadi pada 2019, yaitu sebesar 6,15%, dari 11,37 juta hektare pada 2018 menjadi 10,67 juta hektare.
BPS belum menerbitkan data terbaru mengenai luas sawah maupun volume panen padi, sebab Survei Pertanian 2023 baru dimulai pertengahan tahun ini. Ketua Perpadi Sutarto Alimoeso memperkirakan luas lahan sawah akan terus menyusut, diikuti dengan penurunan produksi beras.
Menurut Sutarto, penurunan produksi beras sepanjang 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konversi dan degradasi lahan sawah, minimnya pasokan pupuk, serta sulitnya petani mendapatkan benih bersertifikat.
Ia pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi padi demi menjaga ketersediaan beras nasional. "Bila diperhitungkan tetap kurang ketersediaan beras di dalam negeri, ya terpaksa impor," ujarnya.
