OIKN Berikan Hak Atas Tanah di Nusantara untuk 5 Investor Lokal
Membuat ringkasan dengan AI Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah memberikan hak atas tanah kepada lima investor yang telah mengucurkan dana segar senilai Rp 2,42 triliun. Langkah ini untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha di Nusantara.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan dirinya telah menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan dengan lima investor lokal kemarin, Selasa (18/3). Para investor dapat langsung melakukan konstruksi.
"Jadi, sertifikat ini untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara," kata Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (19/3).
Secara rinci, lima investor yang telah memiliki hak atas tanah di Nusantara kemarin adalah:
- PT Citadel Group Indonesia (pusat gaya hidup)
- PT Berkat Kalimantan Abadi (pusat makanan dan minuman)
- PT Perintis Pondasi Teknotama (perkantoran,showroom, dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum)
- PT Perintis Power Investment (kawasan campuran)
- PT Sentra Unggul Nusantara (kawasan perniagaan)
Basuki menyampaikan penandatangan dokumen hak atas tanah merupakan yang pertama kali di Nusantara. Pelayanan terkait usaha di ibu kota baru tersebut akan mulai dilakukan pada Maret 2025 atau seiring dengan pemindahan aparatur sipil negara dari Jakarta.
Sebelumnya, ia menargetkan investasi senilai Rp 60 triliun akan mengalir ke Nusantara pada 2025. Namun, target ini memerlukan dukungan pemerintah karena berbentuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Basuki belum mengumumkan target investasi murni dari sektor swasta pada tahun ini. Meski begitu, ia memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut meskipun terjadi efisiensi anggaran.
"Kami mendapatkan tambahan anggaran senilai Rp 4,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada 21 Februari 2025.
Berdasarkan laman resmi OIKN, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk OIKN pada tahun ini. Dengan demikian, total anggaran OIKN tahun ini mencapai Rp 13,34 triliun.
Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN hingga tahun 2029. Mayoritas anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun gedung parlemen, instansi yudikatif, dan infrastruktur pendukungnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
