Kementan Pastikan Penghapusan Kuota Impor Tak Rugikan Industri Lokal

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor tidak akan merugikan industri dalam negeri. Ia memastikan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan terhadap produksi lokal, terutama di sektor pangan dan energi.

“Kita melindungi yang di dalam negeri, itu pasti. Bukan berarti dibuka seluas-luasnya lalu industri dalam negeri mati. Enggak begitu,” ujar Sudaryono di Jakarta, Kamis (10/4).

Ia menjelaskan, penghapusan kuota impor bertujuan untuk mempermudah proses usaha dan menghindari praktik yang dinilai tidak adil dalam penentuan kuota.

“Misalnya butuh impor daging beku untuk industri, ya sudah industri saja yang impor. Enggak perlu ada pihak tertentu yang dikasih kuota, terus dia yang ngatur jumlahnya. Menurut Pak Presiden itu tidak adil,” katanya.

Sudaryono menyebut sistem kuota yang selama ini berlaku dianggap kurang efisien karena menciptakan rantai birokrasi yang panjang. Ke depan, pelaku usaha akan diberi keleluasaan untuk mengajukan izin impor langsung ke Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan, tanpa perlu melalui sistem kuota yang kaku.

Arahan Langsung Presiden Prabowo

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta penghapusan kuota impor demi menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan efisien.

"Yang jelas kemarin, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua DEN sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4).

Pernyataan Prabowo disampaikan setelah ia mendengar langsung keluhan dari pengusaha yang bermitra dengan perusahaan global, khususnya asal Amerika Serikat.

Para pengusaha mengeluhkan bahwa aturan impor di Indonesia kerap menimbulkan ketidakpastian dalam proses negosiasi bisnis. Hal ini dinilai dapat menghambat kelancaran kerja sama dan bahkan menunda realisasi usaha.

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian dalam mekanisme impor, Prabowo menilai penghapusan kuota perlu diterapkan sebagai bagian dari upaya deregulasi guna menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

“Bebas (melakukan impor komoditas penting). Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu enggak boleh. Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan dan memudahkan iklim usaha,” ujarnya.