Pemerintah Optimistis Rasio Kredit Bermasalah UMKM di Bawah 4%

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza, yakin rata-rata rasio kredit bermasalah atau NPL di sektor UMKM dapat turun ke bawah 4% pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan setelah melihat rata-rata NPL sektor UMKM di Pulau Sumatra yang hanya sekitar 1,4%  pada kuartal pertama tahun ini. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendata rata-rata NPL kredit UMKM pada tahun lalu mencapai 4% atau naik dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,8%. Adapun, NPL UMKM per Januari 2025 tercatat tumbuh dari 3,75% pada bulan yang sama tahun lalu menjadi 4,05%. 

Walau demikian, Helvi optimistis melihat lima dari 10 provinsi di Pulau Sumatra memiliki NPL UMKM di bawah 1%. Secara rinci, NPL UMKM terendah ada di DI Aceh tau hanya 0,01%, sedangkan, NPL UMKM tertinggi berada di Sumatra Utara atau hingga 3,1%. 

"Kalau dilihat ada perlambatan pertumbuhan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Pulau Sumatra pada kuartal pertama tahun ini. Dengan demikian, kalau dilihat NPL di Pulau Sumatra turun," kata Helvi di Istana Gubernur Sumatra Barat, Senin (28/4). 

Walau demikian, Helvi mencatat penyaluran KUR di Pulau Sumatra masih tumbuh antara 3% sampai 4% pada Januari-Maret 2025. Selain itu, pagu KUR yang sudah melalui proses akad mencapai 27% dari realisasi nasional atau sekitar Rp 17 triliun. 

Untuk diketahui, penyaluran KUR pada kuartal pertama secara nasional mencapai sekitar Rp 76 triliun secara tahun berjalan. Angka tersebut setara dengan 26% dari target penyaluran KUR tahun ini senilai Rp 300 triliun. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendata jumlah debitur yang mendapatkan KUR baru mencapai 44,06 juta orang sejak program ini diluncurkan dengan pagu Rp Rp 1.473 triliun. 

Pada saat yang sama, Rasio Kecukupan Modal atau CAR perbankan tercatat menyentuh 27% pada tahun lalu. Dengan kata lain, likuiditas industri perbankan nasional cukup tinggi. 

Helvi memahami bahwa perbankan meningkatkan aspek kehati-hatian dalam menyalurkan kredit di tengah ketidakpastian perekonomian. Namun, Helvi mengatakan program KUR memberikan perbankan untuk melakukan fungsi intermediasi pada kondisi saat ini. 

"Dalam kondisi seperti ini, banyak mana yang tidak hati-hati? Fleksibilitas penyaluran kredit ada di program KUR, namun kami tidak ingin industri bank di dalam negeri bangkrut," katanya.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman mendorong pihak perbankan untuk membentuk tim pendampingan UMKM. Menurutnya, tim tersebut akan digunakan khusus dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang bertujuan menekan NPL.

Maman mencatat penggunaan tim pendamping berhasil membuat NPL sektor UMKM PT Permodalan Nasional Madani atau PNM sekitar 0,86% pada Agustus 2024. Dia menjelaskan PNM melakukan investasi dari keuntungannya untuk menjadi biaya operasi tim pendamping tersebut.

"Kan ada margin keuntungan dalam proses penyaluran kredit di industri keuangan ini. Kenapa tidak dialokasikan 1% sampai 1,5% dari margin kredit sebagai biaya operasional tim pendamping di bank-bank penyalur KUR," kata Maman di kantornya, Jumat (25/4).